Timnas Indonesia vs Jepang, Garuda dan Samurai Biru Beda Jalan Menuju Piala Dunia 2026

Menteri Susi: Izin Reklamasi 17 Pulau Harus dari Pemerintah Pusat

Menteri Susi menyebut terlalu naif jika proyek reklamasi 17 pulau ini dilaksanakan dengan izin dari Pemprov DKI.

oleh Oscar Ferri diperbarui 04 Okt 2016, 16:47 WIB

Diterbitkan 04 Okt 2016, 16:47 WIB

20160726- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti-Jakarta- Faizal Fanani

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (26/7). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan‎ Susi Pudjiastuti menilai, pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau giant sea wall (tanggul laut raksasa) ditujukan untuk menampung kelebihan air dari aliran sungai di Jakarta. Pembangunan NCICD ini penting karena berkaitan dengan pembangunan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

"Bendungannya belum jadi tapi pulau-pulaunya sudah ada. Jadi tempat airnya ke mana?" ucap Susi dalam diskusi publik ‎Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya di Auditorium Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Menurut dia, ada yang salah dalam kasus reklamasi ini. Sebab, ketika giant sea wall belum dilakukan, pembangunan reklamasi 17 pulau sudah berjalan. Apalagi, reklamasi 17 pulau itu dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan Pemprov DKI.

Menurut Susi, izin pembangunan reklamasi 17 pulau ini seharusnya dari pemerintah pusat. Sebab, total luas lahan 17 pulau itu mencapai 5.100 hektare. Lain halnya jika menghitung per pulau, baru izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

‎"Memang kalau dibikin per pulau kecil, di bawah 500 hektare, tidak usah sampai izin ke pusat. Tetapi kalau 17 pulau dijumlahin jadi 5.100 hektare (izinnya ke pusat)," ujar Susi.

Karena itu dia menyebut terlalu naif jika proyek reklamasi 17 pulau ini dilaksanakan dengan izin dari Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, Teluk Jakarta masuk dalam kategori kawasan strategis nasional, mengingat Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia.

"Terlalu naif jika ini proyek dilaksanakan di Jakarta. Masa iya Jakarta dibilang bukan kawasan strategis nasional? Jakarta ini Ibu Kota Indonesia loh," kata Susi.

Dia juga menegaskan, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta bukan semata-mata untuk kepentingan Pemprov DKI, tetapi juga untuk kepentingan nasional.

"Saya dulu bilang, kita tidak bisa buat Jakarta ini parsial hanya untuk Pemprov DKI. Dan Pemerintah sudah betul untuk membawa (reklamasi) ini ke Bappenas untuk dikaji kembali sebagai program nasional," kata Susi.