Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Pansus Imbau Masyarakat Beri Masukan Revisi UU Anti-Terorisme

Anggota Pansus Revisi UU Anti-Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, hampir tidak ada yang melihat dan memahami revisi UU tersebut.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 19 Okt 2016, 07:06 WIB

Diterbitkan 19 Okt 2016, 07:06 WIB

Cegah Teroris, Komisi III Rapat Bareng BNPT

Suasana rapat dengar pendapat antara BNPT dengan Komisi III, Jakarta, Rabu (27/5/2015). DPR meminta penjelasan terkait dengan koordinasi antar lembaga dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta DPR mendorong masyarakat memberikan masukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Terorisme (UU Anti-Terorisme) yang tengah diproses di parlemen.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Anti-Terorisme, Bobby Adhityo Rizaldi, mengatakan, partisipasi tersebut agar implementasi UU Anti-Terorisme di lapangan mudah dipahami semua kalangan. terkhusus, kata dia, dalam konteks kontra radikalisme dan deradikalisasi.

"Telah banyak silang pendapat berkaitan dengan isi pasal-pasal dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Terorisme. Berbagai pihak menyuarakan kesepahaman dan ketidaksepahaman, terutama terhadap pasal-pasal kontroversial," kata Bobby di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2016.

"Namun sayang, masing-masing berangkat dari perspektifnya sendiri-sendiri," dia menambahkan.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, hampir tidak ada yang melihat dan memahami revisi UU Anti-Terorisme, dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung.

"Yakni antara upaya-upaya membangun sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan, pencegahan, perlindungan, penindakan, penanganan dalam proses pemasyarakatan dan reintegrasi sosial," papar Bobby.

Politikus Partai Golkar ini menilai, revisi UU Anti-Terorisme dianggap kurang memberi penekanan pada aspek pencegahan dan penanganan. Di mana keduanya menjadi satu kesatuan upaya penting dalam menghadapi bahaya berkembangnya tindak pidana terorisme.

"Radikalisme dan terorisme ini merupakan musuh bersama, penanggulangan keduanya harus sistematis dan menyeluruh. Tidak bisa ditangani hanya dalam kacamata penegakan hukum semata, karena tidak semua hal dalam konteks penanggulangan radikalisme yang perlu ditangani secara hukum," tutur Bobby.