Ikrar Kebhinekaan Pasca-Bom Samarinda

Liputan6.com, Kutai Timur - Masyarakat di Kalimantan Timur berikrar dan bersumpah tak akan melakukan kerusuhan apapun, yang didasari kebencian dan SARA. Ikrar ini menyusul adanya pelemparan bom gereja di Samarinda, agar mencegah konflik horisontal antar masyarakat tak meluas.

Tokoh agama, aliran kepercayaan, dan adat yang ada di Kalimantan Timur, mengikrarkan sumpah itu saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh MPR di Kutai Timur.

Para tokoh agama, kepercayaan, dan adat itu memegang spanduk yang sudah dibingkai dengan kayu, saat ikrar dibacakan.

Ikrar ini disaksikan Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua DPRD Kalimantan Timur Mahyunadi, Bupati Kutai Timur Ismunandar, dan ribuan rakyat Kalimantan Timur.

"Ikrar ke-Bhinekaan, kami segenap elemen masyarakat Kutai Timur berikrar. Menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar seorang tokoh agama saat mengucapkan ikrar, Sabtu (19/11/2016).

Tak hanya tokoh agama, adat, dan kepercayaan yang menghadiri pembacaan ikrar itu. Pelajar, pegawai, dan ribuan masyarakat juga hadir untuk bersama-sama mengucapkan ikrar tersebut.

"Kami bertekad membangun dan menjaga kerukunan umat beragama, serta suku, dan adat yang ada di Kutai Timur, khususnya, dan Indonesia umumnya," sebut pemandu ikrar itu.

Usai mengucapkan Ikrar tersebut, Bupati Kutai Timur Ismunandar menyatakan, ikrar tersebut sebagai upaya meredam aksi-aksi teror lain.

"Setelah kejadian di Samarinda, kami langsung rapat dengan semua instansi, polres, camat, lurah, sampai kepala desa," kata Ismunandar kepada Liputan6.com.

Kutai Timur yang berbatasan dengan Samarinda, dikhawatirkan menjadi sasaran teror selanjutnya. Namun, Ismunandar yakin warganya tak akan terlibat jaringan teror dan menyebar kebencian di kampungnya sendiri.

"Kami hidup rukun di sini, di Samarinda kan serangan oleh orang luar, bukan orang Kalimantan Timur," kata dia.

Untuk mencegah teror menyebar dan memberi rasa aman pada masyarakat, Ismunandar memberlakukan kebijakan baru melalui surat imbauan hingga kepala desa.

"Kita surati semua kepala desa, kita minta setiap warga saling awas, mewaspadai pendatang dan segera melaporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan," jelas Ismunandar.

Sementara ditemui terpisah, Wakil Ketua MPR Mahyudin menyebutkan, ikrar tersebut menunjukkan tekad dan semangat rakyat Kutai Timur dalam menjaga ke-Bhinekaan.

"Belajarlah ke-Bhinekaan ke sini, kami beragam, beda agama, ras, kepercayaan, adat, suku, dan agama, tapi aman damai dan tentram," ucap Mahyudin yang pernah menjadi Bupati Kutai Timur.