Politikus PDIP: Setnov Jadi Ketua DPR Lagi, Hak Prerogatif Golkar

Setya Novanto pernah terjerat kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 23 Nov 2016, 10:44 WIB
Diterbitkan 23 Nov 2016, 10:44 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menilai penggantian Ketua DPR adalah hak prerogatif Partai Golkar. Sehingga, keputusan partai berlambang beringin yang ingin mengganti posisi Ketua DPR Ade Komarudin ke Setya Novanto atau Setnov harus dihormati seluruh anggota DPR.

"Saya rasa keputusan Golkar untuk kembali mengangkat pak Novanto sebagai Ketua DPR adalah hak prerogatif yang harus kita hormati. Mekanisme politik di parlemen sesuai aturan memang seperti itu, ya kita hormati saja," ucap Charles dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Charles pun mengapresiasi Setya Novanto jika menjadi Ketua DPR lagi. Sebab menurutnya, Novanto berkomitmen mempertahankan kebhinekaan dan mempertahankan NKRI.

"Saya tentunya juga mengapresiasi komitmen Pak Novanto untuk mempertahankan kebhinekaan dan menjadikan Partai Golkar garda terdepan mempertahankan NKRI," jelas Charles.

Terkait kasus dugaan pelanggaran etika yang pernah dialami Setya Novanto, menurut dia kasus itu sudah selesai.

"Kasus-kasus dugaan pelanggaran etika yang pernah dihadapi beliau pun juga sudah selesai. Saya selalu percaya bahwa hukum harus menjadi panglima. Ketika sudah ada keputusan dari lembaga resmi yaitu MKD yang memutuskan untuk merehabilitasi nama baik beliau tentunya juga harus kita hargai," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Dia pun berharap dengan kembalinya Setya Novanto menjadi pimpinan, DPR bisa menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik.

"Semoga bisa membawa lembaga ini menjadi institusi yang dipercaya oleh rakyat Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan partai politik pada umumnya," pungkas Charles.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya