JK Bertolak ke NTB, Cek Dampak Banjir Bima

JK akan berkunjung ke beberapa wilayah di Bima yang menjadi lokasi terdampak banjir.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 28 Des 2016, 09:42 WIB
Diterbitkan 28 Des 2016, 09:42 WIB
Banjir Bima, Ribuan Rumah Terendam
Banjir Bima yang membuat ribuan rumah terendam membuat banyak warga harus dievakuasi. (dok. BNPB)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla Rabu pagi bertolak ke Bima, Nusa Tenggara Barat. JK akan meninjau langsung dampak bencana banjir hingga penanganan pascamusibah itu terjadi.

Beberapa lokasi akan disambangi JK di Bima. Pertama, Posko Utama Banjir Bima di Kantor Pemerintahan Kota Bima di Jalan Soekarno-Hatta.

Setibanya di lokasi, mantan Menko Kesra itu akan mendengarkan paparan dan laporan hasil penanganan banjir Bima dari pejabat setempat.

Selepas itu, JK akan berkunjung ke beberapa wilayah di Bima yang menjadi lokasi terdampak banjir. Posko-posko yang ada di Bima juga akan ditunjau JK, utamanya posko logistik.

Hal ini dilakukan untuk memastikan segala kebutuhan penanganan banjir terpenuhi. Peninjauan dilakukan satu hari saja. Rabu sore, JK dijadwalkan sudah kembali ke Jakarta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kerugian dan kerusakan akibat banjir Bima mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

"Distribusi bantuan dan pembersihan harus dioptimalkan, sejumlah truk akan didatangkan dari pemerintah provinsi untuk membantu distribusi bantuan dan kegiatan pembersihan. Personel TNI dan Polri bersama relawan akan ditempatkan per sektor wilayah terdampak," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Selasa, 28 Desember 2016.

Sebanyak 105.753 masyarakat Bima terdampak langsung banjir yang merendam 33 desa di lima kecamatan, yang meliputi Kecamatan Rasanae Timur, Mpunda, Raba, Rasanae Barat, dan Asakota. Saat ini masih ada 8.491 jiwa pengungsi yang tersebar 30 titik.

Berdasarkan perhitungan data sementara, kerugian dan kerusakan akibat banjir Bima mencapai Rp 984,4 miliar. Jumlah ini estimasi kasar yang akan dihitung lebih detail dengan menggunakan pendekatan Jitupasna (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana) sekaligus dihitung besarnya kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya