3 Model Dinasti Politik di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan ada 58 dinasti politik yang terbentuk di Indonesia sejak berlakunya otonomi daerah. Ia menyebut ada tiga model dinasti politik yang ada di Indonesia.

"Dari 3 model ini yang ada di Indonesia, tiga-tiganya adalah dinasti politik karena kekuasaan menggumpal pada satu atau dua keluarga saja," ungkap Endi dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

Dia menjelaskan model pertama seperti arisan keluarga. Model ini, kata dia, satu keluarga memimpin suatu daerah tanpa jeda. Ini seperti regenerasi.

Endi mencontohkan Kediri sebagai contoh daerah dengan model dinasti politik pertama. Dia juga daerah dengan dinasti politik pertama di Indonesia. Lebih lama dari dinasti politik Ratu Atut Chosiyah.

"Dari 1999 sampai sekarang dipimpin oleh satu keluarga. 1999-2009 Sutrisno dua periode, kebetulan punya dua istri. 2009, dua istri ini berkontestasi," ucap dia.

Saat kedua istri Sutrisno berkontestasi, lanjut Endi, kebetulan yang menang adalah istri pertama dan sekarang masuk ke periode kedua.

"Saya takutnya periode berikutnya istri siri (kedua). Ini dinasti pertama yang sesungguhnya dinasti pertama di Indonesia," beber dia.

Endi menjelaskan model kedua adalah dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya, kata dia, sang kakak menjadi bupati daerah tertentu, sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain memegang posisi Kepala Dinas yang strategis.

"Terjadi di Aceh, misalnya. Jadi, kontrol, check and balance tidak terjadi," ujar dia.

Sementara model dinasti politik yang ketiga, lanjut Endi, adalah model lintas daerah. Satu keluarga memegang jabatan penting di berbagai daerah yang berbeda.

"Ini yang saya rasa paling kuat karena dia sudah bisa kuat dengan keluarganya sendiri. Bapaknya gubernur di mana, anaknya gubernur di mana. Sulawesi Utara contoh yang cukup kuat dan juga Sulawesi Selatan," pungkas Endi.

Sebelumnya, Sri Hartini merupakan Bupati Klaten periode 2016-2021 yang baru dilantik pada 17 Februari 2016. Politikus PDI Perjuangan itu berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani.

Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten 2010-2015 dan berpasangan dengan Bupati Sunarna yang menjabat dua periode (2005-2015). Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani.

Sri Hartini adalah istri mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo periode 2000-2005. Haryanto pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp 4,7 miliar dan penggunaan dana APBD untuk perjalanan ke luar negeri. Kasus ini diberhentikan karena Haryanto meninggal dunia.

Sebelumnya KPK juga menangkap Wali Kota Cimahi Atty Suharty dan suaminya yang Wali Kota Cimahi 2002-2012 M. Itoc Tochija.

Atty dan Itoc dalam perkara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap terkait dengan pembangunan Pasar Atas Baru tahap II di Cimahi senilai Rp 57 miliar.