Jokowi: Seleksi Program Strategis Nasional Baru Harus Tepat

Presiden Jokowi mensyaratkan, PSN yang akan masuk ini harus bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 03 Mei 2017, 17:04 WIB
Diterbitkan 03 Mei 2017, 17:04 WIB
Patung Lilin Jokowi
Patung lilin Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya resmi dipamerkan. Patung ini berada di Museum Madame Tussauds, Hong Kong.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas tentang perkembangan proyek strategis nasional (PSN). Beberapa kementerian dan lembaga memang ingin memasukkan beberapa PSN baru, tapi ada syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Jokowi, saat ini ada 225 proyek dan 1 program di 14 sektor infrastruktur yang menjadi prioritas. Sebanyak 20 proyek atau 9 persen di antaranya sudah selesai, 94 proyek atau 42 persen memasuki tahap konstruksi, 13 proyek atau 5 persen masuk tahap transaksi, dan 83 proyek atau 37 persen masuk tahap perencanaan.

Selain itu, ada 7 persen yang diusulkan ke luar dari PSN dan diganti dengan 55 proyek dan 1 program.

"Saya minta PSN yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar panjang keinginan kementerian/lembaga, tapi betul-betul diseleksi dengan tepat dan menurut saya kalkulasinya, karena ini tinggal waktu yang sangat pendek. Saya kira yang baru tidak usah dimunculkan lagi," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

PSN yang akan masuk ini, ia menjelaskan, harus bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Selain itu, ia menambahkan, PSN mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antar-wilayah maupun ketimpangan pendapatan.

"Untuk itu harus bisa dihitung dampak dari PSN baru bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah," imbuh dia.

Selain itu, proyek baru ini nantinya harus mendukung sektor unggulan yang dikembangkan daerah. Integrasi dengan program daerah penting agar memberi dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

"Terakhir kita harus terus mendorong keterlibatan swasta dan badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Untuk itu, saya minta agar skema pembiayaan infrastruktur nonpemerintah harus diatur dengan jelas, sehingga mampu menarik investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang kita jalankan," Jokowi memungkasi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya