Pemerintah Akan Integrasikan Seluruh Bansos Dalam 1 Kartu

Saat ini masyarakat masih memegang banyak kartu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 19 Jun 2017, 18:26 WIB
Diterbitkan 19 Jun 2017, 18:26 WIB
Presiden Jokowi Bagikan KIS kepada Ribuan Buruh Perkapalan
Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto bersama para pekerja usai penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk pekerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Cilincing, Jakarta, Selasa (28/4/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Masyarakat saat ini masih memegang banyak kartu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Pemerintah pun tengah merancang sistem agar seluruh bantuan sosial terintegrasi dalam satu kartu.

"Diintegrasikan semua. Pengintegrasian subsidi elpiji, listrik, juga integrasi antara penerima PKH dan bantuan pangan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo ayau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Saat ini, kata Khofifah, ada banyak kartu bantuan sosial dari pemerintah. Sebut saja Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Belum lagi untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, kata Khofifah, dibahas pula progres dan dampak penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada perekonomian masyarakat. Misalnya, PKH akhirnya disepakati bertambah menjadi 10 juta penerima sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara saat ini penerima PKH baru 6 juta orang.

Integrasi ini juga akan berpengaruh pada jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Misalnya, warga yang sebelumnya hanya menerima PKH, dengan integrasi ini akan mendapat beras sejahtera juga dari pemerintah. Sehingga jumlah penerima beras sejahtera diperkirakan akan bertambah.

Karena itu pula, pemerintah akhirnya menetapkan penambahan PKH menjadi 10 juta. Padahal, kata Khofifah, Presiden Jokowi ingin penerima PKH bisa meningkat hingga 15,5 juta. Tapi, dengan perhitungan pada APBN diputuskan 10 juta sesuai dengan RKP. Sedangkan untuk subsidi LPG akan difinalisasi pada Oktober.

"Saat ini proses pengintegrasian dalam satu kartu itu yang sudah dibahas," ucap Khofifah.

 

 

 

 

Saksikan video menarik di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya