Ketika DPR Kembali Minta Gedung Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pembangunan gedung baru DPR dan apartemen untuk anggota dewan kembali mencuat seiring adanya usulan kenaikan anggaran 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Anggaran ini naik Rp 1,4 triliun dari anggaran tahun 2017.

Wacana gedung baru DPR beberapa kali sempat mencuat. Terakhir kali ketika Presiden Jokowi batal menandatangani prasasti pencanangan Penataan Kawasan Parlemen karena belum menerima proses teknis secara jelas, terkait 7 proyek yang diajukan DPR pada 2015.

Pembangunan 7 proyek yang direncanakan akan dibangun DPR kala itu adalah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Hingga akhirnya usulan gedung baru DPR muncul kembali. "Kalau tidak salah, ada usulan itu," ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Fadli menilai, rencana ini baik karena dengan dipindahkannya kompleks anggota DPR di Kalibata dipindahkan ke Taman Ria Senayan akan memperpendek jarak tempuh anggota saat menuju Gedung DPR. 

"Ke gedung DPR ini jalan kaki lah," ujar Fadli. Nantinya, gedung ini hanya dipakai selama para anggota DPR aktif menjabat.

Menurut dia, lahan bekas Taman Ria Senayan lebih baik digunakan untuk kompleks anggota DPR ketimbang dijadikan mal. Karena lahan itu merupakan milik sekretariat negara.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing, mengatakan, usulan gedung baru tersebut dinilai wajar. Sebab, kapasitas gedung lama sudah tak mumpuni. Gedung lama berkapasitas untuk 800 orang.

"Sekarang anggotanya 560, kemudian tambah tenaga ahli, staf ahli, Jadi kita berpikir secara rasional saja. Jangan opini-opini," kata Anton saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.

Oleh karena itu, dia meminta pihak yang terkait melihat secara langsung sebelum berkomentar.

"Bila perlu Menteri Keuangan saya undang, Menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan," ungkap Anton.

Dia menuturkan, dari anggaran Rp 5,7 triliun, sebanyak Rp 500 miliar dianggarkan untuk pembangunan gedung baru DPR. Sisanya, untuk membangun sejumlah bangunan.

"Nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun perpustakaan, terus museum. Alun-alun kan mesti mendukung bapak-bapak. Itulah nanti tempat demo terbesar di Jakarta ini, seperti di London atau negara-negara luar," jelas Anton.

Dia mengatakan anggaran Rp 500 miliar ini masih menunggu pidato kenegaraan tentang penyampaian nota keuangan APBN 2018. "Realitasnya sesudah pidato Presiden dan Pembahasan DPR. Biar enggak simpang siur ini," tutur Anton.

Dia menegaskan, sebenarnya pengajuan ini wajar. Terlebih mengacu kepada Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

"Di situ kan jelas ruangan menteri, wakil menteri dan pejabat eselon berapa. Nah, kita DPR mengacu di tengah-tengah. Coba bayangkan yang sekarang hanya 28 meter," kata Anton.

Anton menambahkan, bila memang apartemen anggota dewan dibangun, anggarannya tidak menggunakan dana swasta seperti yang diwacanakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut dia, semua pembiayaan itu tetap di tangan pemerintah.

"Kita lihat nanti, tapi harus ada dong. Sudah aku bilang rumah DPR itu jauh ya enggak? Sudah tidak memadai. Lebih bagus, lebih dekat. Tapi itu nanti seluruh pembahasan anggaran," tutur politikus Golkar itu.

Saksikan video di bawah ini:

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengingatkan bahwa pemerintah masih moratorium pembangunan gedung-gedung baru. Kecuali, sekolah, rumah sakit, dan balai penelitian.

"Tapi kalau gedung-gedung baru, kantor-kantor baru, pemerintah pun tidak membangun apa-apa," kata JK itu di kantornya, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.

JK menegaskan tidak ada pembangunan gedung baru DPR, meski anggota dewan beralasan gedung sudah tidak layak, gedung miring, hingga lift yang sering macet.

Menurut JK, DPR perlu berkaca dan melihat kondisi ekonomi sekarang. Sebab, pemerintah tengah mengutamakan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan bidang penelitian.

Dia juga mengingatkan legislator tentang rehabilitasi rumah dinas di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Rehabilitasi rumah anggota dewan saat itu menelan biaya yang tidak sedikit.

Renovasi dan pembangunan rumah dinas dewan di Kalibata diputus oleh DPR RI periode 2004-2009. Pengerjaannya selesai sekitar 2011. Total ada 495 rumah yang direnovasi, kemudian 10 unit dibangun baru. Dana yang dibutuhkan pun mencapai ratusan miliar..

Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk membangun apartemen, DPR kembali menyia-nyiakan kebijakan dan perencanaannya beberapa tahun lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menjelaskan, pembangunan yang akan dilakukan DPR tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR.

"Jadi semua gedung negara itu kalau mau dibangun pasti harus melalui rekomendasi kita, kita harus hitung, ada standar-standarnya yang harus dipenuhi," kata Basuki di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta, Selasa 15 Agustus 2017.

Rekomendasi itu untuk menentukan berapa luas ruangan dan gedung jika dilihat dari total anggota DPR nanti yang akan menempati. Jika disebutkan anggota DPR RI sebanyak 560 orang, maka akan ada standar ruangan per masing-masing anggota.

Basuki melanjutkan, memang beberapa anggota DPR sudah melakukan komunikasi dengan dirinya, hanya saja hal itu masih bersifat personal dan hanya sebatas melalui telepon.

"Saya sudah bilang tolong diserahkan surat resminya biar saya bisa bergerak. Karena tanpa surat resmi permintaan dari DPR kan saya tidak bisa apa-apa," tegas dia.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pembangunan apartemen di sekitar Gedung Parlemen tidak perlu. Menurut dia, yang terpenting adalah pembangunan gedung baru bagi para anggota dewan.

"Yang diperlukan anggota DPR adalah gedung kantor. Gedung ini memang sudah enggak layak, lift berapa kali macet dan lain-lain," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 11 Agustus 2017.

Sehingga, kata dia, kalaupun ingin membangun gedung baru, itu adalah untuk kerja para anggota dewan, bukan apartemen. Sekjen PPP ini mengatakan, partainya ingin pengadaan gedung baru untuk kerja para anggota dewan.

"Bagi PPP, yang perlu diperbaiki, diadakan, adalah gedung kantor DPR. Itu prioritas yang paling prioritas. Ya gedung itu sesuai dengan standar pemerintah," kata dia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku, belum menentukan sikap. Menurut Hasto, usulan anggaran yang diajukan oleh DPR tetap harus didasari demi kepentingan rakyat.

Dia menyebut, skala prioritas politik alokasi dan distribusi anggaran hanya dipakai untuk tujuan bernegara. Selain itu, pemakaian anggaran belanja DPR juga harus bermuara pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengaku pernah terjebak di lift usai menghadiri sidang Paripurna DPR.

"Kemarin kan sempat macet. Iya anjlok. Bukan macet aja, anjlok. Ya (di dalam lift). Waktu habis Paripurna sebelum yang kemarin itu. Kemarin juga habis dibongkar semua. Terus mau ngomong apa?" ucap Bambang di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

Oleh karena itu, lanjut dia, gedung tersebut sudah tak layak digunakan. Dia mengatakan, usia yang sudah tak muda menyebabkan bangunan itu sangat berbahaya.

Namun, dia tidak setuju dengan wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Dia yakin rumah dinas di Kalibata masih layak.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menolak pembangunan apartemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, apartemen identik dengan bentuk kemewahan.

Menurutnya sebagai wakil rakyat, anggota DPR seharusnya menggunakan anggaran yang ada untuk fasilitas lain yang lebih bermanfaat.

Namun, bukan berarti Yandri menolak program pembenahan fasilitas di DPR. Ia setuju bila ada perbaikan fasilitas penunjang, selama tidak menjadi polemik di masyarakat.

"Seperti untuk penunjang kamar mandi yang memprihatinkan tidak masalah. Tapi kalau banyak menyita uang negara, tentu Fraksi PAN menolak apartemen itu," papar dia.