Sindiran Wapres JK untuk Rencana Apartemen DPR

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau akrab disapa JK angkat bicara soal usulan pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Dia pun langsung mengingatkan legislator tentang rehabilitasi rumah dinas di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan.

Rehabilitasi rumah anggota dewan saat itu menelan biaya yang tidak sedikit.

Renovasi dan pembangunan rumah dinas dewan di Kalibata diputus oleh DPR RI periode 2004-2009. Pengerjaannya selesai sekitar 2011. Total ada 495 rumah yang direnovasi, kemudian 10 unit dibangun baru.

Selain itu, ada pembangunan satu unit rumah dokter dan pembangunan gedung serbaguna. Kemudian, dilakukan renovasi masjid, pos jaga (12 unit), sarana olahraga, infrastruktur kawasan, biaya perizinan, penyambungan listrik, telepon, PDAM, serta sarana kelengkapan rumah/building. Total nilai keseluruhan renovasi Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata adalah Rp 390.379.852.446,56.

"Kira-kira lima tahun lalu, itu DPR telah merehabilitasi seluruh perumahannya di Kalibata dengan biaya ratusan miliar. Jadi sebenarnya, mestinya dimanfaatkan dulu rehabilitasi besar-besaran itu kan. Masih ingatkan? Ratusan miliar digunakan untuk merehabilitasi rumah-rumah di DPR, sehingga jauh lebih baik dari sebelumnya," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk membangun apartemen, DPR kembali menyia-nyiakan kebijakan dan perencanaannya beberapa tahun lalu.

"Kalau itu mau ditinggalkan lagi, kan kasihan DPR yang buat perencanaan, tapi hanya berapa tahun, mau diini (buat tempat baru) lagi," tandas JK.

Wacana pembangunan gedung baru DPR muncul kembali bersamaan dengan adanya usulan kenaikan anggaran untuk 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks anggota DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

Rencananya, kompleks anggota DPR di kawasan Kalibata dipindahkan ke Taman Ria Senayan. "Kalau tidak salah, ada usulan itu," ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Dia pun menilai, pembangunan hunian jenis vertikal atau apartemen lebih tepat ketimbang rumah biasa. Nantinya, gedung tersebut hanya dipakai selama para anggota DPR aktif menjabat.

"Bisa lebih murah kalau dibangun semacam apartemen tinggi. Itu pernah kita diskusikan. Rumah susunlah ya, yang layak tentu saja. Kan cuma dipinjamkan selama masa dinas," ucap Fadli.

Saksikan video berikut ini: