Menkopolhukam: Aparatur Sipil Negara Harus Jadi Agen Perubahan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi agen perubahan melalui Gerakan Indonesia Tertib. Ia menyampaikan pesan itu dalam Rembug Nasional Gerakan Indonesia Tertib, Minggu 27 Agustus 2017.

"Saudara-saudara ditunjuk untuk menjadi agen perubahan bagi gerakan nasional revolusi mental yang menjadi motor atau pionir yang akan mengajak masyarakat menjadi agen perubahan yang bekerja sama dengan unsur pemerintah," kata Wiranto seperti dikutip Antara.

Acara Rembug Nasional sendiri merupakan rangkaian kegiatan Jambore Nasional Revolusi Mental di Solo, Jawa Tengah, sejak Jumat (25 Agustus).

Wiranto menguraikan, Gerakan Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo meliputi lima gerakan perubahan, yaitu gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia bersatu.

Ia menambahkan, Gerakan Revoluai Mental dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan mentalitas, karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Wiranto berharap perilaku masyarakat Indonesia menjadi lebih tertib dalam mematuhi hukum dan peraturan.

"Untuk itu, diperlukan satu kelompok tertentu yang dapat menjadi konseptor, pendorong dan mengajak untuk melakukan perubahan. ASN adalah motivator, ekslakator percepatan dan konseptornya," Wiranto berujar.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga menegaskan Gerakan Indonesia Tertib merupakan gerakan sosial. Gerakan ini bersifat lintas sektoral serta partisipatif.

"Saya berharap bahwa dalam rembug nasional tentang Gerakan Indonesia Tertib, ASN akan selalu berpegang pada prinsip-prinsip tersebut," pungkas Wiranto.

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Pemerintah memang tengah gencar mendorong Gerakan Nasional Revolusi Mental. Beberapa bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Nota kesepahaman gerakan nasional revolusi mental ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Puan mengatakan, kesepahaman ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari pertemuannya dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pada beberapa waktu lalu.

"Kesempatan ini akhirnya terlaksana. Saya pernah meminta bantuan untuk program ini kepada Pak Said saat bertemu di Manado," ucap Puan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu 3 Mei 2017.

Saat memberikan sambutan, putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tersebut juga mengatakan, dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus untuk menyosialisasikan program tersebut.

"Nanti ini juga akan disosialisasikan kepada keseluruhan umat dan rakyat Indonesia, bukan hanya NU saja. Kerja sama ini kami lakukan untuk melaksanakan niat baik, di mana pemerintah sendiri diwakili oleh Kementerian PMK ini melaksanakan untuk kemajuan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," ujar dia.

Puan menjelaskan, kesepahaman tersebut untuk tetap mempersatukan umat lainnya yang berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, rakyat Indonesia tidak terpecah dan terkotak-kotakkan.

"Sebagai cucu dari Sukarno, saya juga mengharapkan keutuhan NKRI, serta saya meyakini bahwa NU adalah garda terdepan dalam membangun NKRI. Sebab tanpa bantuan NU belum tentu akan merdeka saat itu," jelas Puan.