Tim Pencari Fakta PBB Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM di Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Dugaan adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat Tim Pencari Fakta (TPF) sejak Maret 2017.

Ketua TPF Dewan HAM PBB untuk perwakilan Indonesia Marzuki Darusman mengatakan, pihaknya akan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Myanmar.

"Tim ini ditugaskan meneliti dugaan pelanggaran HAM selama ini hingga lima tahun ke belakang. Kami ambil ini sebagai pendekatan dan tindak lanjutan mengenai akuntabilitas yang diperlukan, untuk mencegah terulangnya kekerasan ini," kata Marzuki di Kantor Amnesty Internasional, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 3 September 2017.

Marzuki menjelaskan pembentukan TPF sudah diprakarsai sejak Maret 2017, dengan target akhir Maret 2018.

"Mudah-mudahan kita bisa terus cepat bergerak, karena dalam dua minggu ini ada eskalasi, dan segera kita kirim TPF ke lapangan untuk masuk wilayah yang dimungkinkan," kata dia.

Sejauh ini, kata Marzuki, TPF belum mendapat kendala, dalam penelitian dugaan pelanggaran HAM di Myanmar.

"Kita hanya ditantang keadaan di sana, yang secara dramatis bersangkutan dengan kelompok masyarakat muslim. Tetapi kami yakin pemerintah Myanmar telah melakukan upaya, termasuk info berasal dari TPF Myanmar sendiri yang hasilnya belum diketahui terbuka," tutup dia.

Saksikan video menarik berikut ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendesak kepada Pemerintah Myanmar, agar menghentikan kekerasan pada etnis Rohingya di negera tersebut.

Jokowi juga mendesak agar pemerintah Myanmar memberikan akses pemberian bantuan pada etnis Rohingya di Rakhine. Indonesia telah memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan pembangunan sekolah bagi suku Rohingya di Myanmar.

"Agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar melindungi sekolah, termasuk muslim Rohingya, agar memberikan bantuan akses kemanusiaan," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Istana, Jakarta, Minggu malam, 3 September 2017.

Untuk alasan kemanusiaan, kata Jokowi, Pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan makanan sejak Januari 2017 dan membangun sekolah bagi etnis Rohingya di Myanmar.