Wiranto: Soal Pemesanan Senjata Tak Usah Dipolitisasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta agar permasalahan pembelian senjata yang diungkap oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak diperpanjang. Ia menegaskan, ini hanya permasalahan kurang komunikasi dari TNI dan Polri.

"Masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Minggu (24/9/2017).

Dia menjelaskan, Gatot merasa bahwa perlu perizinan dari Mabes TNI karena standar TNI, tetapi ternyata senjata yang dipesan non standar TNI. Oleh karena itu, kata Wiranto, izin cukup dari Mabes Polri.

"Maka hanya komunikasi yang perlu disambungkan, dan setelah disambungkan tidak ada masalah, selesai," kata dia.

Menurutnya, senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ini sebanyak 500 untuk kepentingan sekolah intelijen.

"500 pucuk untuk kepentingan sekolah inteljen. Senjata jenis modifikasi dari standar TNI, jadi bukan standar TNI dan pembuatannya dari Pindad," ujar Wiranto.

Tak hanya itu, Wiranto juga meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi. Dia menegaskan ini hanya persoalan komunikasi yang belum tuntas.

"Tidak usah dipolitisasi itu hanya komunikasi yang belum tuntas. Saya jelaskan supaya tidak ada spekulasi tertentu mengenai hal ini, sebab kita jelaskan banyak spekulasi muncul, jangan-jangan ini untuk institusi lain dalam rangka pemerintah lepas kontrol, bukan," terangnya.

Menurut Wiranto, ada juga yang mengatakan jangan-jangan ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan. Dia menegaskan, tidak ada.

"Kita tetap aman, tetap stabil, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan dari keamanan nasional. Saya jamin," ujarnya.

"Kembali jangan ada spekulasi lain tentang hal ini dan setelah saya jelaskan masalah ini, masalahnya seperti ini, tidak perlu dikhawatirkan, sudah itu sudah cukup, jangan nanti senjata kemana, ini untuk kepentingan pendidikan intelijen, sudah," sambung dia.

Wiranto mengatakan, senjata ini dibeli dari uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Pindad.

"Setiap ada kebutuhan kita beli dari Pindad, diproduksi Pindad enggak ada masalah, tidak pernah beli senjata dipolemikkan seperti ini," tuturnya.

"Kecuali senjata selundupan dari luar masuk ke Indonesia itu barangkali perlu kita waspadai dan perbincangkan secara spesifik tapi ini pengadaan senjata lewat non standar TNI, lewat APBN untuk kepentingan yang jelas maka tidak perlu dipolemikkan sama sekali," tegas Wiranto.