Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut, tingkat kesejahteraan guru relatif membaik. Hanya saja masih ada beberapa persoalan, antara lain guru yang masih berstatus honorer atau pegawai tidak tetap.
Setidaknya ada sekitar 800 ribu lebih guru honorer yang tersebar di seluruh Indonesia. Data yang dimiliki Kemendikbud, setidaknya ada sekitar 737.000 guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri.
Baca Juga
"Itu belum termasuk guru-guru agama yang itu jadi wewenang Kemenag. Sehingga kita perkirakan jumlah guru yang berstatus tidak tetap atau guru honorer itu sekitar 840.000-an," ujar Muhadjir usai memimpin upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di halaman Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
Advertisement
Momentum peringatan HGN 2017, Muhadjir akan menemui sejumlah institusi pemerintahan terkait, seperti Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk membahas mengenai nasib ratusan ribu guru honorer tersebut.
"Untuk nanti kepastian posisinya apakah sebagai PNS/ASN, itu yang sedang kita telaah bersama-sama," kata dia.
Â
Terganjal Otonomi Daerah
Muhadjir menuturkan, adanya otonomi daerah membuat Kemendikbud tak memiliki kebijakan mengenai nasib guru di seluruh Indonesia. Kemendikbud dalam hal ini lebih bersifat sebagai pengguna tenaga aparatur sipil negara bernama guru tersebut.
Dalam perkara ini, tiga kementerian yang disebutkan di atas memiliki peran cukup penting. Kemenpan RB yang dianggap mengetahui berapa jumlah guru yang harus direkrut pemerintah. Sementara Menkeu yang membahas mengenai anggaran untuk guru.
Serta Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah, di mana fungsi pendidikan telah menjadi wewenang Pemkab atau Pemkot. Muhadjir mengatakan, aparat yang memiliki jalur langsung dengan guru di lapangan sebenarnya adalah Kemendagri.
"Karena itu, untuk mecahkan masalah guru ini, kita harus duduk bersama dengan kementerian terkait," jelas Muhadjir.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement