Setya Novanto yang Kian Terpuruk

Liputan6.com, Jakarta - Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib yang menaungi Ketua DPR Setya Novanto saat ini. Sejak mendekam di Rutan KPK, tak ada lagi senyum lebar yang selalu tersungging dari bibir suami Deisti Astriani Tagor ini.

Alih-alih bisa tersenyum, Selasa kemarin KPK membawa tersangka kasus e-KTP itu ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Tindakan ini diambil untuk mengetahui kondisi kesehatan Ketua DPR tersebut.

"Siang ini SN (Setya Novanto) dibawa ke RSCM untuk kontrol setelah rawat inap," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Menurut dia, tim dokter yang menangani Setya Novanto usai kecelakaan ingin mengetahui kondisi kesehatan Ketua Umum nonaktif Partai Golkar itu. Terlebih, Setnov sering mengeluh sakit saat pemeriksaan.

"Cek perkembangan kesehatan atau kontrol setelah rawat inap. Setelah rawat inap, kan, pasien diberikan waktu kontrol oleh dokter," kata Febri.

Tentu banyak hal yang membuat Setnov tak lagi tersenyum dan mengeluh sakit. Selain kasus yang membelit dirinya serta keluarga, pukulan lain juga datang dari KPK.

Terkuak kalau KPK telah membekukan rekening milik Setnov. Pembekuan dilakukan oleh lembaga antirasuah sejak 2016, sebelum Setnov ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Sebelum dipanggil (pemeriksaan) sudah diblokir," ujar kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, saat dikonfirmasi, Selasa 28 November 2017.

Menurut Fredrich, tak hanya rekening Setya Novanto yang diblokir. Rekening keluarga juga turut dibekukan. Namun, Fredrich tak menjelaskan alasan pemblokiran rekening tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara KPK Febri Diansyah tak membenarkan atau menampik perihal pembekuan rekening Setya Novanto. Menurut dia, hal tersebut merupakan teknis dari penyidikan.

"Namun pemblokiran ataupun penyitaan dan lain-lain merupakan kewenangan penyidik sesuai hukum acara," kata Febri.

Berdasarkan laman LHKPN KPK, Setnov memiliki harta kekayaan sejumlah Rp 114 miliar. Dia memiliki harta Rp 114.769.292.937 dan USD 49.150. Harta tersebut terdiri atas harta bergerak dan harta tak bergerak, serta giro dan setara kas lainnya yang memiliki jumlah Rp 21.297.209.937 dan USD 49.150.

Jumlah harta Setya Novanto naik dari laporan terakhir pada Desember 2009. Harta milik Novanto saat itu tercatat Rp 79.789.729.051 dan USD 17.781.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 2015 saat menjabat sebagai Ketua DPR.

Langkah KPK ini sangat mungkin membuat beban pikiran Setnov bertambah. Terbayang bagaimana kehidupan keluarganya di rumah, sementara dia berada di ruang tahanan.

Bahkan, menurut kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi, selama satu tahun belakangan ini keluarga kliennya menyambung hidup dari kebaikan hati orang lain.

"Semua rekening diblokir, Beliau dapat bantuan dari teman-teman (Golkar)," ujar Fredrich.

Ia mengatakan, pemblokiran rekening Setnov sebenarnya menyalahi aturan hukum. Sebab, pemblokiran dilakukan sebelum Setnov diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP.

"Tapi kan KPK punya kuasa besar yang tidak ada yang bisa mengawasinya. Pasrah saja," kata dia.

Meski menyatakan pemblokiran tersebut menyalahi aturan, Fredrich tak berusaha untuk menempuh langkah hukum. "Buang-buang waktu (menggugat), siapa yang berani meluruskan?" ujar dia.

Beban itu juga belum seberapa, karena Setnov juga harus memikirkan posisinya di DPR dan Partai Golkar yang kian terancam. Sejumlah langkah sedang dirancang untuk mencopot dia dari posisi Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar.

Sementara Setnov tanpa daya, karena badan terkurung di Rutan KPK.

Meski dalam rapat pleno Partai Golkar pekan lalu posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tak tersentuh, bukan berarti Setnov sudah aman. Justru, upaya untuk mendongkel dirinya dari pucuk kekuasaan partai berlambang beringin terus digalang.

Terakhir, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyerukan Setnov untuk mundur.

"Sebaiknya menurut saya, lebih elegan (Novanto) dengan sikap kenegarawanannya untuk mundur sebagai ketum," kata Ace Hasan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Soal sikap Setnov sendiri, Ace mengaku belum tahu pasti. Ia belum mengetahui apakah Novanto bersedia melepas jabatannya sebagai Ketua Umum atau tidak.

"Saya belum tahu tentang posisi terakhir, apakah Pak SN akan mundur sebagai Ketum DPP PG," ujar Ace.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng, yang mengatakan dirinya berharap penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar paling lambat pertengahan Desember 2017.

Munaslub Partai Golkar, kata dia, jangan ditunda-tunda agar partai lebih cepat konsolidasi dan bisa mempersiapkan Pilkada 2018 serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Tahun depan sudah ada pilkada. Tahapan pilkada sudah dimulai diawal tahun. Kalau berlama-lama, bisa-bisa Golkar terancam tidak ikut pilkada. Waktu persiapan pemilihan legislatif (pileg) atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," kata Mekeng di Jakarta, Minggu 26 November 2017.

Dia meminta para elite Golkar, pimpinan DPD I (provinsi) dan DPD II (kabupaten/kota) harus realistis melihat kondisi sekarang ini.

"Agenda Munaslub adalah tunggal yaitu pemilihan Ketum baru," tutur Mekeng yang juga Ketua Komisi XI DPR.

Menurut dia, dukungan menggelar Munaslub sudah sangat kuat. Mayoritas pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar sudah mendorong dilakukan Munaslub.

Soal keterlibatan DPD Partai Golkar agaknya bukan isapan jempol semata. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid menyebut bahwa rapat yang dihadiri seluruh Ketua DPD I sejatinya tetap menginginkan dilaksanakannya Munaslub.

Hal itu disampaikan Nusron usai mengikuti rapat bersama 34 utusan DPD I Partai Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu 25 November 2017 malam. Dalam pertemuan itu, seluruh DPD sepakat terhadap lima poin hasil pleno pada 21 November 2017 lalu.

"Suasana kebatinan mengarahnya ke sana (Munaslub). Kalau toh‎ ada bahasa-bahasa yang lebih halus dalam rangka menjaga perasaan," ujar Nusron.

Dia mengklaim, mayoritas kader Golkar mulai menyadari bahwa Munaslub harus segera dilaksanakan demi menyelamatkan partai. Dia memprediksi Munaslub ini akan digelar pada Desember 2017.

"Insya Allah, bila Allah menghendaki (15 Desember Munaslub). Belum tahu tempatnya, tapi kira-kira ya di Jakarta," kata dia.

Bahkan, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklaim ada 20 DPD Partai Golkar yang sepakat mendorong digelarnya Munaslub untuk menyikapi permasalahan hukum Setya Novanto.

"Kami lagi konsolidasi DPD I, ada 20 yang sudah berkomitmen untuk mengajak lainnya, enggak usah disebutin, yang jelas Jawa sudah semuanya," ujar Dedi Mulyadi ditemui di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu, 25 November 2017.

Dorongan Munaslub, kata Bupati Purwakarta itu, dilakukan untuk kembali membuat Golkar berjaya. Dia menekankan saat ini permasalahan yang dihadapi Golkar tak bisa hanya disikapi lewat rapat pleno atau rapat pimpinan nasional.

"Saya akan senantiasa konsisten harus mengambil langkah-langkah penyelesaian pergantian pimpinan Partai Golkar," jelas Dedi.

Tidak sekadar wacana, nama pengganti Setnov pun sudah dimunculkan. Hingga saat ini, satu nama disepakati banyak kalangan internal Golkar, yaitu Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja.

Disengaja atau tidak, kader Partai Golkar yang mendorong digelarnya Munaslub kompak menyebut nama Airlangga Hartarto sebagai suksesor Setya Novanto.

Ketua DPP Partai Golkar bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng, misalnya, menegaskan ‎saat ini dukungan yang begitu besar diberikan ke kader senior Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian itu.

Menurut dia, sosok Airlangga untuk memimpin Partai Golkar sangat tepat. Terlebih adanya banyak dukungan dari para kader.

"Dari kiri-kanan, atas-bawah, dukungan ke Pak Airlangga sudah sangat besar. Pak Airlangga punya kemampuan dan pengalaman. Dia sangat tepat pimpin Golkar," ujar Mekeng.

Tak hanya Mekeng, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dirinya telah memberikan dukungan kepada Airlangga untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

"Saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya. Artinya tidak pernah berurusan dengan KPK, Kejaksaan atau apa pun. Tidak pernah juga soal yang lain. Jadi harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," ujar JK di kantornya, Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Dia menuturkan, kader Golkar yang paling sedikit permasalahannya, bisa menjadi syarat tambahan yang menentukan orang tersebut memenuhi kriteria terpilih sebagai Ketua Umum Golkar atau tidak. Selain, loyal pada partai dan pernah menjadi pengurus.

"Prinsip saya sederhana, kalau mau Munaslub pilihlah tokoh Golkar yang di samping memenuhi syarat, syarat itu banyak pernah jadi pengurus minimal 5 tahun, tentu orangnya baik dan mengabdi sama partai. Salah satunya syaratnya ialah paling kurang masalahnya di antara semua calon yang muncul," tegas JK.

Di sisi lain, kursi Ketua DPR yang hingga kini diduduki oleh Setnov juga sedang terancam. Sejumlah fraksi di DPR mendesak Setnov segera diganti karena dinilai akan merusak citra lembaga jika dibiarkan.

Bahkan, Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta agar Setnov dapat legowo dengan mundur dari jabatan kursi pimpinan DPR.

"Saya sudah meminta kan awal-awal kalau enggak lupa, Pak SN mundur itu baik untuk SN, baik untuk DPR, untuk Golkar, nah itu pesan saya," ujar pria yang karib disapa Zulhas ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 28 November 2017.

Menurut dia, apabila Setnov bersedia mundur dari kursi Ketua DPR, maka dapat segera diproses penggantiannya oleh Fraksi Partai Golkar.

"Kalau SN mundur kan bagus, cepat langsung diganti biar enggak lama kosong. Makanya bagus buat SN, DPR, Golkar," ucap Zulhas.

Terkait Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang hingga saat ini belum bersidang soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov, Zulhas mengatakan tetap saja MKD tak bisa mengganti Novanto dari kursi pimpinan DPR.

"MKD sidang terus, Golkar nggak ngusulin bagaimana hayo? Partai lain mana bisa mengganti, kan itu haknya Golkar," kata dia.

Semua, lanjut Zulhas, tergantung dari Fraksi Partai Golkar untuk mencari pengganti Setnov.

"Makanya bagus kalau SN mundur, bagus buat Golkar, DPR, SN, cepat kan, kan SN juga masih Ketum Golkar," papar dia.

Zulhas berujar, sampai saat ini tidak ada lobi yang dilakukan. Yang jelas, kata dia, tak ada gunanya sidang MKD kalau Golkar tidak ingin menggantikan posisi Setnov selaku Ketua DPR.

"Enggak ada tuh (lobi), semua sudah saya sampaikan kepada fraksi, sampaikan Pak SN bagus mundur, bagus buat SN, DPR, Golkar," jelas Zulhas.

Saksikan video pilihan berikut ini: