Bareskrim Polri Geledah Kantor Ditjen Migas

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Migas pada Kamis (7/12/2017).

Penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Kilang LPG Miniplant pada Kementerian ESDM di Musi Banyuasin tahun anggaran 2013-2014.

"Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari bukti-bukti yang diperlukan terkait dengan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya dokumen, laptop, komputer, handphone, dan flashdisk.

"Barang bukti tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi pembangunan LPG Mini Plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan," ucap Arief.

"Penggeledahan tersebut dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan sore hari tadi," imbuh Arief.

Sebelumnya, Pejabat eselon III Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berinisial DC ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kilang LPG miniplant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kasus ini diselidiki Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sejak pertengahan 2016 dan tahap penyidikan dimulai pada Agustus 2017.

"Berdasarkan fakta dan hasil gelar perkara, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka atas nama DC, Oktober kemarin. DC adalah pejabat eselon III di Kementerian ESDM. Saat pengerjaan proyek, tersangka menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK)," kata Kasubdit I Dittipikor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa, Rabu 8 November 2017 lalu.

Arief mengatakan proyek pembangunan kilang elpiji miniplant di Musi Banyuasin terjadi pada 2013-2014. Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM-lah yang mengerjakan proyek ini.

"Tujuan proyeknya, kilang akan memanfaatkan sumber gas di lapangan Jata untuk diolah menjadi elpiji dengan tujuan memenuhi kebutuhan elpiji di sekitar Musi Banyuasin, Sumsel," ucap Arief.

Pembiayaan proyek ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian ESDM tahun anggaran 2013 dan 2014 dengan sistem multiyears. Perusahaan yang membangun kilang mendapat kontrak kerja senilai Rp 99 miliar.

Penyimpangan yang dimaksud, sambung Arief, adalah pembayaran sebesar 100 persen kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara.

"Penyidik juga telah melakukan penyitaan berupa dokumen terkait perkara dan uangkickback sebesar Rp 1.086.000.000," tambah Arief.

Polisi menjerat DC dengan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saksikan video pilihan di bawah ini: