Kemendagri: Praja IPDN Akan Divaksin Difteri

Liputan6.com, Jakarta - Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melakukan suntik vaksinasi difteri hari ini. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal (Plt Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, vaksinasi difteri juga akan dilakukan kepada praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Praja IPDN itu akan dilaksanakan oleh IPDN Jatinangor nanti,” ujar Hadi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Menurutnya, vaksinasi difteri kepada para praja IPDN akan dilakukan pada Januari 2018. Hal ini lantaran saat ini sedang cuti praja.

"(Vaksinasi difteri) setelah cuti praja pada minggu kedua bulan Januari," kata dia.

Hadi pun meminta, kepada segenap jajarannya yang ada di Kemendagri untuk mensosialisasikan terkait penyakit difteri.

"Dan yang lebih khusus saya minta sosialisasikan terkait dengan penyakit difteri itu karena adanya kuman, sehingga bisa menular dan biasa diserang lendir hidung, tenggorokan, dan itu sangat sangat berbahaya," tegas Hadi.

Vaksinasi difteri ini dilakukan di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri selama dua hari yaitu hari ini dan besok, Jumat 29 Desember 2017. Vaksin diberikan kepada kurang lebih 4.000 karyawan dan karyawati di lingkungan Kemendagri dan BNPP, juga para wartawan.

OM (63), seorang pasien difteri asal Kampung Ciwalen, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, meninggal dunia. Dengan kematian OM, total pasien difteri asal Garut yang meninggal dunia menjadi empat orang.

"Pasien meninggal hari Selasa lalu sekitar pukul 17.55 WIB," ujar juru bicara RSUD dr Slamet Garut, Muhammad Lingga Saputra, Kamis (28/12/2017).

Menurut Lingga, pasien OM meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan rumah sakit selama 11 hari sejak 19 Desember 2017 lalu. "Jenazahnya kami mandikan dulu di sini untuk mencegah penyebaran virus," ujarnya.

Jenazah akhirnya diserahkan pihak rumah sakit untuk selanjutnya dimakamkan pihak keluarga. "Jenazah diambil pihak keluarga hari itu juga, soal pemakamannya di mana kami kurang tahu," kata dia.

Presiden Jokowi atau Jokowi meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moelok menindaklanjuti langkah-langkah penanganan penyakit difteri. Pasalnya, penyakit difteri bukanlah sebuah wabah, melainkan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menuntut masyarakat untuk waspada.

"Perintah Presiden sudah. Artinya tetap kita lakukan penanganan langkah yang sudah dilakukan. Kita lakukan kebersihan juga, juga misalnya kalau ada yang kena, tentu kita semua pakai masker," ujar Nila di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 27 Desember 2017.

Menurut dia, salah satu cara untuk mencegah penyakit difteri adalah dengan melakukan imunisasi. Dengan cara ini, manusia akan memiliki kekebalan tubuh, sehingga terhindar dari penyakit.

"Penanganannya imunisasi, enggak ada yang lain. Enggak ada. Satu, imunisasi kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Supaya kita kebal dan akhirnya walaupun ada kumannya kita tidak akan terkena," Nila menjelaskan.

Kemenkes pun telah melakukan kerja sama dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin untuk menyosialisasi tentang pentingnya imunisasi. Untuk itu, Nila berharap jangan ada lagi masyarakat yang menolak untuk diimunisasi.

"Tadi tentu ada Kemenag, saya minta tolong tidak ada penolakan, jadi kalau sudah ada memang wabah, KLB seperti ini, mau enggak mau kita harus lakukan. Jadi tidak boleh ditolak," ucap Nila soal difteri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: