Harapan Polri ke Polda Baru Penjaga Perbatasan Indonesia di Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian resmi melantik Brigjen Indrajit sebagai Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara). Mantan Wakapolda Jawa Tengah itu menjadi pucuk pimpinan pertama di Polda yang baru dibentuk pada 9 Januari 2018.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polda Kalimantan Utara merupakan pecahan dari Kalimantan Timur. Hingga kini Polda Kaltara belum memiliki markas sendiri.

"Bangunan fisik belum ada, nanti mungkin akan menempati bangunan yang sudah ada dulu," ujar Setyo usai Upacara Sertijab di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/3/2018).

Sementara ini, Polda Kaltara menempati Gedung DPRD Kabupaten Bulungan yang tidak terpakai. Polda Kaltara sementara membawahi 4 polres, yakni Polresta Tarakan, Polres Bulungan, Polres Malinau, dan Polres Nunukan.

Setyo mengklaim, Polri telah memiliki lahan untuk dibangun Mapolda Kaltara. Hanya saja belum bisa dipastikan kapan pembangunan markas tersebut selesai.

"Mungkin belum tahun ini, bertahap. Karena mungkin gedung utamanya dulu. Seperti kita punya pengalaman di Polda Papua Barat, Polda Maluku Utara itu baru, kita laksanakan secara bertahap," kata dia.

Meski begitu, Polri menaruh harapan besar terhadap Polda Kaltara. Apalagi secara geografis, Polda Kaltara memilik tanggung jawab besar mengamankan wilayah perbatasan.

"Di sana menjadi perbatasan yang rawan, kita perlu antisipasi dari Malaysia, Filipina. Kita tahu perbatasan sana cukup rawan penyelundupan, rawan terorisme, ini menjadi concern," ucap Setyo.

Bukan hanya itu, keberadaan Polda Kaltara diharapkan semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat yang berada di wilayah pemekaran tersebut. Provinsi Kaltara sendiri telah dibentuk pada 2012. Sebelum ada Polda Kaltara, wilayah hukum provinsi tersebut berada di bawah Polda Kaltim.

"Pendekatan pelayanan, tentunya masyarakat Kaltara kalau urusan polisi tidak perlu jauh-jauh ke Kaltim," tutur dia.

Polri menampik, pembentukan Polda Kaltara berkaitan dengan tahun politik. "Itu sudah direncanakan lama. Karena kita mengikuti perkembangan wilayah di sana sudah ada pemprov, maka kita sesuaikan," jelas Setyo.