Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Temui Ketua DPR, Mendagri Bahas Pilkada Langsung

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet bahas soal evaluasi Pilkada langsung.

oleh Devira PrastiwiIka Defianti diperbarui 06 Apr 2018, 20:18 WIB

Diterbitkan 06 Apr 2018, 20:18 WIB

DPR Harap Tak Ada Perppu UU MD3

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Bamsoet mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal. Salah satunya soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Dia menyebut, bersama pihak pemerintah yaitu Kemendagri sepakat untuk mengakali ulang sistem Pilkada yang ada. Sehingga, kata Bamsoet, dapat diketahui seberapa besar manfaat penyelenggaraan Pilkada secara langsung tersebut.

Sebab, sambungnya, beberapa tokoh nasional seperti Mahfud MD atau Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga meminta untuk diadakan evaluasi kembali dalam sistem penyelenggaraan Pilkada.

"Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang Pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Apalagi saat ini, Bamsoet menilai banyak kepala daerah yang bermasalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjaring operasi tangkap tangan atau OTT.

Tak hanya itu, dia mengatakan korupsi dapat terjadi akibat biaya yang tinggi saat Pilkada.

"Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya dan belum biaya penyelenggaraan Pilkada hampir Rp 18 triliun," papar Bamsoet.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bisa Jadi Pilkada Kembali ke DPRD

Mendagri Tjahjo Kumolo melambaikan tangan saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2). Tjahjo mengaku kedatangannya memenuhi undangan pimpinan KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bahkan Bamsoet menyebut, tidak menutup kemungkinan bila ada kemungkinan mengembalikan Pilkada langsung itu melalui DPRD kembali.

"Iya tidak menutup kemungkinan, dan tidak menutup kemungkinan Pilkada akan tetap seperti ini," jelas Bamsoet.

Sementara itu, Tjahjo mengatakan untuk evaluasi Pilkada, pemerintah tetap semangat hak pilih dilakukan oleh rakyat. Kendati begitu, dia mengakui banyaknya pengeluaran saat pelaksanaan Pilkada tersebut yang tidak sesuai harapan.

"Seseorang mau maju Pilkada, kalau boleh jujur pilihan milyar. Padahal enggak sesuai dengan yang didapat," tegas Tjahjo.

Lanjutkan Membaca ↓