Kemenhan Usulkan Dana Koopsusgap 2019, Berapa Nilainya?

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais membenarkan bahwa anggaran itu memang sempat diusulkan oleh Panglima TNI.

oleh Liputan6.com diperbarui 07 Jun 2018, 20:15 WIB
Diterbitkan 07 Jun 2018, 20:15 WIB
Bahas Koopsusgab, Panglima TNI Hadi Tjahjanto Rapat dengan Komisi I DPR
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) bersama Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono (tengah) mengikuti rapat dengan Komisi I DPR di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengajukan pagu indikatif APBN 2019 untuk Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgap). Pengajuan anggaran itu telah dibicarakan dalam rapat kerja anggaran Komisi I DPR bersama Panglima TNI Maresekal Hadi Tjahjanto.

Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsekal Muda Tata Endrataka menegaskan, tidak hanya Koopsusgab saja yang diajukan oleh pihaknya. Tetapi juga untuk Bantuan Kendali Operasional (BKO) Polri.

"Dua-duanya (BKO dan Koopsusgap)," kata Tata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Tata tidak merinci lebih lanjut berapa dana yang diajukan untuk Koopsusgap itu. Dia hanya merinci dana untuk Kemenhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Udara dan juga laut.

"Sekarang ini baru pagu indikatif kita mendapatkan ajuan dari Rp 215 triliun, pagu indikatif turun Rp 106 triliun yang disetujui. Tapi masih akan diproses lagi, nanti ada pagu anggaran, ada alokasi anggaran itu nanti prosesnya masih belum sampai sekarang," ungkapnya.

"Untuk Kemhan 19 (triliun), untuk TNI 8 (triliun), untuk Angkatan Darat Rp 40 triliun, untuk Angkatan Laut 17 (triliun), untuk Angkatan Udara 14 (triliun)," lanjutnya.

Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais membenarkan bahwa anggaran itu memang sempat diusulkan oleh Panglima TNI. Tetapi, kata dia, secara nomenklatur Koopsusgap akan diubah menjadi Koopsus TNI.

"Ya begini tadi Panglima menganggarkan Koopsusgab secara nomenklatur nanti akan diubah jadi Koopsus TNI. Jadi yang jadi Leadingnya adalah TNI," ungkapnya.

Meski diusulkan, Hanafi menegaskan hingga kini dana itu belum masuk ke anggaran tahun 2019. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau dana itu masuk ke anggaran 2019

"Kalau ditanya apakah ada anggarannya karena sudah ada lembaganya ya tentu sekarang enggak ada, tentu masuk pada pengusulan anggaran tahun depan 2019 nanti itu," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya