Optimalkan Layanan Publik, Pemkot Tangerang Integrasikan E-Government

Liputan6.com, Tangerang - Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang akan  mengintegrasikan secara penuh sistem electronic government (e-government) yang selama ini telah terbangun. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pelayanan publik di kota Tangerang.

"Intinya kita ingin menyederhanakan proses birokrasi dengan mengintegrasikan semua aplikasi yang telah terbangun ," ujar Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Tangerang, Selasa (10/7/2018).

Arief menyatakan, integrasi sistem e-goverment jadi jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi selama penerapan sistem smart city di kota Tangerang.

"Ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap berbagai aplikasi yang telah terbangun," ucapnya.

Selama ini, menurut Arief, proses administrasi keuangan contohnya, memerlukan proses yang panjang dalam hal perencanaan, penganggaran dan juga proses pencairannya.

"Jadi selama ini terkesan lama karena proses input datanya yang berulang belum lagi proses verifikasinya," papar Arief mencontohkan.

Demikian pula dengan pelayanan publik, baik itu terkait pendidikan, kesehatan maupun perizinan dan administrasi kependudukan, Arief berharap ke depan hanya cukup satu aplikasi yang terintegrasi yang bisa memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang ada.

"Jadi enggak perlu lagi bawa fotokopi KTP atau KK, atau berkas lain, karena semuanya itukan sudah ada di database jadi tinggal tarik aja datanya," terangnya.

Sehingga melalui integrasi aplikasi e-goverment ini diharapkan tidak ada lagi proses birokrasi di Tangerang yang berbelit, yang berbiaya tinggi dan terkesan ribet karena harus bawa berkas yang banyak.

"Saya kalau berkunjung ke ruang kerja pegawai, meja kerjanya pada berantakan karena berkas yang menumpuk. Dan ada OPD yang harus nyewa gudang hanya untuk menyimpan berkas yang sebenarnya bisa didigitailisasi," kata dia.

Arief menegaskan, jika sistem tersebut bisa diintegrasikan maka akan ada efisiensi baik dari sisi publik sebagai user maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah sebagai operator.

"Karena enggak ada lagi biaya buat belanja ATK, karena sudah paperless, masyarakat juga tinggal klik aplikasi untuk mendapatkan layanan yang tersedia, enggak perlu repot mikirin cuti kerja atau biaya ojek. Karena bisa diakses di rumah atau di tempat kerjanya," pungkas Arief.

Saksikan video pilihan di bawah ini: