Sembilan Negara Setujui Outline TPP

Liputan6.com, Honolulu: Para pemimpin dari negara Amerika Serikat, Australia, dan tujuh negara lainnya mengatakan telah mencapai kesepakatan dalam outline utama dari kerangka perencanan sistem perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP).

Menurut laporan NHK, Senin (14/11), kesembilan pemimpin negara itu juga sudah mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan APEC digelar di Honolulu, Hawaii.

Dalam pernyataan itu, kesembilan pemimpin itu menekankan bahwa negara mereka akan membahas penghapusan tarif di antara para mitra TPP. Mereka juga mengatakan, negara-negara itu akan bekerja sama menuju memperkuat hak kekayaan intelektual dan memberikan perlindungan hukum substantif bagi investor.

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa kesembilan negara itu mengakui bahwa adanya masalah sensitif yang masih harus dinegosiasikan untuk setiap negara. Selain itu, mereka telah sepakat untuk mencari cara yang tepat untuk menangani masalah ini dengan mempertimbangkan tingkat beragam di tiap negara berkembang.

Negara-negara ini juga berharap negosiasi TPP ini bisa dilanjutkan tahap pembicaraan berikutnya pada awal bulan depan.

AS awalnya berkeinginan untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut dalam pertemuan APEC putaran ini. Namun, kesembilan negara itu hanya menyelesaikannya dengan membuat outline utama setelah negosiasi berkepanjangan pada kasus penghapusan tarif dan topik lainnya. Presiden AS Barack Obama juga mengatakan, ia telah mengarahkan timnya untuk menyelesaikan perjanjian tersebut di tahun mendatang.

Mengacu pada keputusan Jepang sebelumnya, Obama mengatakan setiap negara harus memiliki barang dagangan utama yang bisa dikecualikan dari aturan penghapusan tarif. Selain itu, Obama juga mengerti bahwa Jepang kini tengah menghadapi tantangan yang sulit pada impor pertanian. Tapi, ia menekankan bahwa negoisasi ini tidak dapat ditunda.

Baru-baru ini, Jepang mengumumkan keputusannya untuk memulai konsultasi dengan negara-negara anggota Trans-Pacific Partnership (TPP) menuju bergabung dalam kerangka negosiasi perdagangan bebas tersebut. (MEL)