Pekik Demonstran kepada Wapres JK di Depan Gedung Komnas HAM

Liputan6.com, Jakarta - Suara seru-seruan pendemo terdengar ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato di hari HAM Internasional yang diperingati tiap 10 Desember, di Kantor Komnas HAM. JK hadir untuk mewakili Presiden Joko Widodo yang batal hadir.

Sekitar belasan demonstran meneriakkan hak-hak soal penuntasan pelanggaran HAM. Dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan terkait hak pemenuhan korban pelanggaran HAM.

"Pak JK di mana, Pak JK di mana, pak JK di mana," kata para pendemo.

Mereka menuntut agar pemerintah tidak acuh dan menutup mata pada kasus pelanggaran HAM. Tidak hanya itu, massa pun terus berteriak agar keinginan mereka bertemu JK.

"Hidup korban, jangan diam, hidup korban, jangan diam," sorak mereka.

JK pun tidak tinggal diam. Dia sempat melambaikan tangan ke arah massa dan bergegesan meninggalkan lokasi. Setelah meninggalkan lokasi, sempat terjadi kericuhan antara pendemo dengan petugas keamanan.

Redam Konflik Papua

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sudah berupaya meredam konflik di Papua. Segala macam cara sudah dilakukan dan diberikan. Mulai dari hak politik hingga ekonomi sudah dikuasai.

"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan. Semua sudah dikasih ke daerah terkecuali kemerdekaan. Dana itu sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

JK mengatakan orang mengira, Indonesia merampok kekayaan di Papua. Seperti contoh freeport yang pada tahun lalu hanya bayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun walaupun kata JK pernah hingga Rp 18 triliun.

"Kita transfer ke Papua itu hampir 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak. Justru kita menyubsidi Papua luar biasa. Sama kita mensubsidi Aceh juga," ungkap JK.

JK menjelaskan semua sudah maksimal untuk bisa meredam konflik di Papua. Sudah berkali-kali kata JK, pemerintah mengupayakan. Namun masih banyak pihak yang belum bisa memahami hal tersebut.

"Maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak," kata JK.

Terkadang kata JK banyak pihak yang salah paham terkait kebijakan pemeritah. Salah satunya pembangunan jalan raya Trans Papua, dan pembangunan infrastruktur lainnya dapat membuka akses bagi Papua. Namun ada beberapa pihak yang tidak setuju dalam pembanguna tersebut.

"Kita membangun jalan Trans Papua kita menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua tapi pihak yang memberontak mengatakan wah itu nanti masuk orang luar papua lebih banyak lagi. Itu semua juga menjadi dilema-dilema seperti itu," ungkap JK.