KPK Hibahkan Aset Nazaruddin Hingga Fuad Amin ke BNN dan Kejagung

KPK menghibahkan aset rampasan dari terpida kasus korupsi senilai Rp 110 miliar untuk Kejagung dan BNN.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 20 Feb 2019, 12:30 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2019, 12:30 WIB
KPK menghibahkan aset rampasan dari terpida kasus korupsi senilai Rp 110 miliar untuk Kejagung dan BNN. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)
KPK menghibahkan aset rampasan dari terpida kasus korupsi senilai Rp 110 miliar untuk Kejagung dan BNN. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset rampasan dari terpida kasus korupsi senilai Rp 110 miliar untuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Aset-aset tersebut berupa tanah dan bangunan yang berada di DKI Jakarta, Bali, dan Sumatera Utara.

"Hari ini kita serahkan dua kegiatan rampasan negara kepada Jaksa Agung dan Kepala BNN," ujar Deputi Penindakan KPK, Brigjen Firly di Gedung KPK, Rasuna Said Kavling C1, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Aset yang dihibahkan yakni satu bidang tanah seluas 9944 M2 di Jalan Duren Tiga VIII, Pancoran, Jakarta Selatan, milik terpidana M Nazaruddin senilai Rp 94.259.142.000. Tanah tersebut diberikan KPK kepada BNN.

Kemudian, ‎tanah seluas 1194 M2 beserta bangunan dengan luas 476 M2 di Jalan Kenanga Raya, Tanjung Sari, Medan, milik almarhum Sutan Bhatoegana senilai Rp 5.196.837.000 diserahkan KPK kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Milik Fuad Amin

Terakhir, tanah dengan luas 829 M2 dan bangunan 593 M2 di Perumahan Kubu Pratama Indah, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Denpasar Barat, Bali, milik terpidana Fuad Amin, senilai Rp 10.782.506.000 diberikan lembaga antirasuah untuk Kejaksaan Tinggi Bali.

Aset tersebut diserahkan langsung dengan mekanisme Penetapan Status Penggunan (PSP) kepada Kepala BNN, Heru Winarko, dan Kepala Kejaksaan Agung, M Prasetyo.

"Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa menjadi penyemangat di dalam sinergitas dan trigger mechanism antara KPK dengan Jaksa agung dan kepada BNN, serta sebaliknya," terang Firly.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya