Pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR Untuk Masyarakat Indonesia

"Dulu kita punya nilai gotong royong tapi sekarang sudah mulai individualistik."

oleh stella maris diperbarui 11 Mar 2019, 15:20 WIB
Diterbitkan 11 Mar 2019, 15:20 WIB
Wakil Ketua MPR Mahyudin
Wakil Ketua MPR Mahyudin.

Liputan6.com, Jakarta Saat ini masyarakat Indonesia tengah berhadapan dengan kondisi atau tantangan global. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Wakil Ketua MPR Mahyudin gencar mensosialisasikan Empat Pilar MPR. 

Sosialisasi Empat Pilar MPR, kata Mahyudin merupakan perintah dari Undang Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Undang Undang itu MPR mendapat tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Dalam sosialisasi itu, MPR menjalin kerjasama dengan Forum Pemuda Lintas Desa (FPLD) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3). Dalam kesempatan itu, Mahyudin menjelaskan alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR.

Pertama karena masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit. "Seperti munculnya radikalisme yang melahirkan terorisme. Ini harus diantisipasi agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang terpapar radikalisme dan terorisme," jelasnya.

Kedua masih adanya pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan. Masih terjadi disparitas pembangunan pusat dan daerah. "Ini menimbulkan fanatisme kedaerahan. Sehingga sempat muncul daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI," ujarnya.

Ketiga kurang berkembangnya penghargaan terhadap kebhinnekaan dan kemajemukan yang melahirkan politik SARA. Oleh karena itu, perlu menghindari politik SARA bahkan dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang sempat menghembuskan politik SARA dengan kencang. 

"Dalam Pilpres kali ini saya percaya, politik SARA tidak digunakan kedua calon presiden. Tapi tetap harus waspada, mungkin saja yang melakukan hoax, fitnah, dan adu domba bukan dari calon presiden. Bisa jadi ada pihak ketiga yang mengadu domba sesama anak bangsa," jelasnya.

Alasan keempat karena kurangnya keteladanan sebagian pemimpin sebagai tokoh bangsa. "Ini terkait dengan korupsi. Banyak pejabat negara dan aparat penegak hukum terlibat korupsi."

Kelima adalah tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal. Hukum tajam ke atas dan tumpul ke bawah. "Tapi sekarang lebih baik. Mereka yang di atas juga ditangkap."

Selain kelima alasan itu, lanjut Mahyudin, MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR karena adanya pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap masyarakat Indonesia.

"Seperti pengaruh internet dan gadget. Ini bisa mempengaruhi jati diri bangsa. Dulu kita punya nilai gotong royong tapi sekarang sudah mulai individualistik," ucapnya.

Di samping itu, Mahyudin menambahkan kekuatan global telah mempengaruhi perumusan kebijakan nasional. "Kapitalisme dunia sudah bermain dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat," ujarnya.

 

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya