Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Nasir PKS: Presiden Terpilih Nanti Harus Tuntaskan Tragedi 1998

Nasir khawatir kasus 1998 disalahgunakan dan dijadikan komoditas politik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Mar 2019, 07:19 WIB

Diterbitkan 13 Mar 2019, 07:19 WIB

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Nasir Jamil memberikan pendapat pada diskusi bersama pimpinan KPK yang baru Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu (19/12). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyarankan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agum Gumelar membuka bukti yang dimiliki terkait tragedi penculikan aktivis 1998. Hal itu, kata dia, dilakukan agar kasus tersebut tidak simpang siur.

"Nah karena itu perlu dipertimbangkan kalau memang sudah punya bukti ya disampaikan ke jalurnya sehingga tidak becek istilahnya, tidak becek disampaikan ke jalurnya," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

Nasir juga beranggapan tragedi 1998 harus segera diungkap. Pasalnya, dikhawatirkan kasus itu bisa disalahgunakan dan dijadikan komoditas politik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Karena itu memang siapapun menurut saya yang terpilih menjadi presiden di 2019 ini, maka dia harus menuntaskan ini. Agar kemudian tidak menjadi komoditas apalagi menjadi komoditas politik dari pihak-pihak tertentu karena ini harus diselesaikan," ungkapnya.

Permasalahannya saat ini, lanjut Nasir, Indonesia tidak memiliki regulasi untuk menuntaskan tragedi itu. Karena itu dia berharap Presiden selanjutnya bisa menyelesaikan masalah tragedi 1998 ini.

"Diundang-undangnya sehingga kita tidak punya rujukan untuk kemudian mengclearkan semuanya ini problem menurut saya jqdi ini bukan problem 01 atau 02, ini problem bangsa," ucapnya.

Pengakuan Agum Gumelar

20161012-Kisruh Lokasi Kongres, Ketua Komite Pemilihan PSSI Angkat Bicara-Jakarta

Ketua Komite Pemilihan PSSI, Agum Gumelar memberi keterangan terkait kisruh penetapan lokasi kongres PSSI 2016, Jakarta, Rabu (12/10). Agum mendesak kepada PSSI untuk segera menyelesaikan semua persiapan kongres. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, jagat media sosial diramaikan dengan pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi-JK, Agum Gumelar soal penculikan aktivis pada 1998 lalu. Agum mengaku tahu dimana para aktivis itu dikubur usai dibunuh.

Agum awalnya menjelaskan mengenai struktur anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyidangkan kasus penculikan. DKP diisi oleh perwira TNI bintang tiga. Termasuk di dalamnya Agum Gumelar dan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP, sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto, periksa. Dari hasil pemeriksaan mendalam, ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia melakukan pelanggaran HAM yang berat," jelas Agum dalam video itu.

Agum yang juga mantan Danjen Kopassus itu melakukan pendekatan dengan mantan anak buahnya yang berdinas di Kopassus. Dari situ terungkap, di mana para aktivis itu dibunuh.

"Tim Mawar yang melakukan penculikan itu, bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati kepada mereka, di luar kerja DKP. Karena mereka bekas anak buah saya dong. Di sini lah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu betul," ujar dia.

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓