Wakil Ketua MPR: Umat Islam Ikut Menyelamatkan Pancasila dan NKRI

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan dua karya yang tidak lepas dari peran serta umat Islam. Umat Islam mempunyai peran yang sangat luar biasa menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Karena itu tidak benar tuduhan bahwa umat Islam membahayakan Pancasila dan NKRI.

“Jadi mereka yang menuduh umat Islam membahayakan Pancasila dan membahayakan NKRI, saya sebut sebagai kelompok mualaf Pancasila dan NKRI. Karena mereka mengaku Pancasila tapi tidak Pancasila, mengaku NKRI tapi tidak mengerti NKRI,” kata Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama dengan Yayasan Mata Air Bangsa di Aula Masjid As’Syifa RSCM, Jakarta Pusat, Rabu malam (3/4/2019).

Dalam penyelamatan Pancasila, Hidayat menjelaskan peran dari tokoh umat Islam, yaitu KH Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan ketika penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. “Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kalimat tauhid yang juga akidah umat Islam. Dengan peran mereka akhirnya Pancasila bisa terselamatkan. Indonesia selamat dari perpecahan,” paparnya.

Dalam hal penyelamatan NKRI, Hidayat mengungkapkan peran tokoh Masyumi, Mohammad Natsir, yang mengembalikan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Mosi Integral. “Hari ini kita memperingati 69 tahun, Mosi Integral dari Mohammad Natsir pada 3 April 1950,” katanya.

Selain itu, Hidayat juga menyebutkan peran Ketua MPR periode 1999 – 2004, Prof Amien Rais dalam amandemen UUD 1945. Perubahan atau amandemen UUD pada 1999 – 2002 atau ketika masa kepemimpinan Amien Rais, tidak mengubah dua hal paling mendasar, yaitu Pembukaan UUD dan bentuk negara NKRI. Ini pun, menurut Hidayat, merupakan bentuk penyelamatan Pancasila dan NKRI.

Karena itu Hidayat heran ketika ada yang menuduh umat Islam membahayakan Pancasila dan NKRI. Gerakan 212 dianggap membahayakan Pancasila dan NKRI, karena itu dibuat gerakan tandingan 412. “Padahal, jangankan menyelamatkan Pancasila dan NKRI, peserta gerakan 212 tidak menginjak rumput di kawasan Monas. Rumput saja tidak ada yang rusak, apalagi NKRI,” ucapnya.

Kondisi saat ini, lanjut Hidayat, dibuat seolah-olah meniadakan peran umat Islam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Belakangan ada yang mencoba menghadap-hadapkan umat Islam dengan NKRI. Padahal, umat Islam berperan menyelamatkan NKRI. “Di sisi lain, ada yang mengaku Pancasila tapi perilakunya kemudian justru menginginkan LGBT mendapatkan legitimasi dan legalitas di Indonesia. Bisakah LGBT disahkan di Indonesia? Tidak. Mengapa tidak boleh? Karena bertentangan dengan sila Pertama Pancasila. Semua agama pasti tidak membolehkan LGBT,” urainya.

“Ada juga yang mengaku Pancasila tapi tidak nyaman dengan sweeping buku-buku PKI. Malah ada yang minta agar Tap MPRS yang melarang PKI itu dicabut. Bolahkan PKI legal dan hidup kembali di Indonesia? Tidak. Mengapa tidak boleh? Karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila,” imbuhnya.

Karena itu Hidayat menegaskan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah bangsa atau Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Tapi, juga penting Jas Hijau (Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama). “Jas Merah penting, tapi tidak kalah penting adalah Jas Hijau,” pungkasnya.

(*)