Polemik Anggaran IKN, Pimpinan MPR Minta Semua Fokus Arahan Presiden Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Pemangkasan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai polemik. Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno meminta semua pihak untuk tidak berpolemik di publik.

"Mari kita ikuti arahan Presiden Prabowo yang sudah menyampaikan bahwa saat ini fokus utama adalah penyelesaian pembangunan kantor legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya," kata Eddy dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Menurut Eddy, Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dalam proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara baik dan terukur untuk IKN. Tantangannya sekarang adalah implementasi di jajaran pemerintahan. Penting untuk fokus mengikuti semua arahan Presiden Prabowo tanpa kecuali," jelasnya.

Dalam beberapa kesempatan MPR berkunjung ke IKN, Eddy meyakini pembangunan ibu kota negara tersebut akan terus berjalan dan menjadi terobosan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.

"Terakhir, saat kami pimpinan MPR yang dipimpin oleh Ketua Ahmad Muzani berkunjung ke IKN beberapa waktu lalu, perkembangan berlangsung cepat," ujarnya.

"Bahkan dalam kesempatan tersebut, saya mengajak DPR dan MPR untuk menjadi juru bicara IKN," lanjutnya.

Ia juga menilai pembangunan dan sosialisasi IKN pasti akan berlanjut. “Kita sosialisasikan IKN dalam kunjungan kerja maupun dalam komunikasi dengan mitra-mitra luar negeri. Semua ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo terkait IKN," pungkasnya.  

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, belum ada perkembangan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini karena anggarannya masih dilakukan pemblokiran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya enggak ada," kata Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," sambungnya.

Kemudian, ia meminta untuk bersabar terkait dengan kapan anggarannya itu bisa dibuka kembali. Selanjutnya, nanti akan didiskusikan terlebih dulu setelah anggaran yang diblokir itu dibuka kembali.

"Nanti itu, tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran. Kita urusin lebaran dulu. Setelah itu baru apa, gitu loh," jelasnya.

Lalu, saat disinggung soal apakah ada potensi penambahan anggaran atau tidak. Hal itu menurutnya kemungkinan akan terjadi.

"Berarti ada potensi penambahan anggaran, insyaallah. Ya, kalau bisa 1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa," pungkasnya.

Pasca pemblokiran, Kementerian PU bakal menghadap Menkeu Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa cair kembali. 

"Setelah itu, saya berdasarkan persetujuan menghadap lagi ke Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan sudah disetujui ya. Tolong dibuka anggaran kami," ungkapnya seraya memeragakan. 

Saat ditanya apakah dirinya bakal menyambangi IKN dalam waktu dekat, Dody lebih memilih mengurusi anggarannya terlebih dulu. "Belum lah, kita urusin anggaran dulu," ucapnya singkat. 

Adapun secara skenario dijadwalkan akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama alias groundbeaking pada awal 2025 ini.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi soal diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Bahlil, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur pada 2028. Tahapannya pun, ujar Bahlil, terus berjalan.

"IKN ini setahu kami sampai sekarang tetap target Presiden, 2028 kita akan pindah ke Ibu Kota Baru di IKN, sudah pindah. Sudah tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan," kata Bahlil Lahadalia di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

Meski begitu, Bahlil mengaku tidak dapat merinci seperti apa proses penyelesaian yang tengah berlangsung. Pasalnya, kata Bahlil, kewenangan ihwal pembangunan IKN Nusantara ada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Strategi penyelesaiannya seperti apa, itu di Kementerian PU. Jadi, kami tidak bisa juga terlalu mendalami. Jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti, tidak juga," ucap Bahlil.