Menteri Susi Berharap Mall Kebijakan Publik Banyuwangi Layani Perizinan Kapal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengunjungi Mall Pelayanan Publik Banyuwangi saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi. Mall Pelayanan Publik merupakan mal pertama di Indonesia yang didirikan kabupaten. Saat ini, mal ini telah mengintegrasikan 199 layanan perizinan dan dokumen, mulai dari dokumen administrasi kependudukan, layanan perpajakan, imigrasi, pertanahan, hingga layanan kepolisian.

"Mall Pelayanan Publik ini luar biasa, ada 199 dokumen dan izin dilayani dalam satu ruangan. Sampai mau menikah di sini juga bisa. Sangat memudahkan masyarakat," ujar Susi.

Dirinya pun berharap agar perizinan kapal nelayan yang berada di kewenangan pemerintah provinsi bisa diakses di kabupaten. Susi menceritakan, saat menggelar dialog dengan nelayan di Pantai Muncar Banyuwangi kemarin, ia menerima keluhan dari sejumlah nelayan terkait izin kapal berbobot 10-30 GT yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut para nelayan kebijakan ini kurang efektif dan efisien.

Mengacu pada Peraturan Menteri KP nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan, Gubernur diberikan kewenangan melakukan pendaftaran kapal perikanan berukuran 10-30 GT yang ada di wilayahnya. Karena itu, lanjut Susi, pihaknya meminta agar pemprov bisa berkolaborasi dengan daerah terkait pengeluaran izin tersebut.

"Karena peralihan peraturan yang sekarang perizinannya dialihkan ke provinsi, barangkali gubernur bisa bekerja sama untuk menaruh personelnya di daerah guna membantu pengurusan perizinan kapal nelayan. Seperti di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi yang mengintegrasikan ratusan layanan ini," ucapnya.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyambut baik ide tersebut.

"Mall ini dibuat untuk memudahkan pengurusan dokumen dan perizinan. Jika Bu Susi menginginkan izin kapal di provinsi untuk bisa bergabung di mall pelayanan publik ini, tentunya kami siap memfasilitasi," kata Anas.

Menteri Susi berada di Banyuwangi selama lima hari dengan melakukan serangkaian agenda. Mulai dari membuka event Banyuwangi Underwater Festival, melakukan dialog dengan nelayan, mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis desa, hingga berlibur di Pulau Tabuhan Banyuwangi.

(*)