Gubernur Kalteng Tawarkan 3 Daerah Ini Jadi Ibu Kota Baru kepada Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengusulkan tiga daerah di wilayahnya kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dijadikan Ibu Kota baru.

Tiga daerah itu antara lain, Kota Palangka Raya dengan luas area sekitar 66 ribu hektare, Kabupaten Katingan dengan luas area sekitar 120 ribu hektare, dan Kabupaten Gunung Mas dengan luas area sekitar 121 ribu hektare.

"Kita siapkan, saya jawab waktu itu sekitar 300-500 ribu hektare. Kenapa disiapkan 300-500 ribu hektare? Pak menteri tadi menyampaikan bahwa kita butuh cuma 40 ribu hektare (untuk Ibu Kota)," kata Sugianto dalam diskusi media di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5/2019).

Dia mengaku pernah ditanya Presiden Jokowi soal potensi Kota Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan. Namun, saat itu, dia tidak menyarankannya.

"Saya jawab, mohon maaf Pak Presiden, kemungkinan tidak fleksibel lagi karena perkembangan zaman, kelahiran bertambah, perekonomian," tutur Sugianto.

Menurut dia, Kalteng memiliki wilayah yang 1,5 kali lebih luas dari Pulau Jawa sehingga dinilai sangat potensial untuk membangun Ibu Kota baru. Kalteng, lanjut dia, memiliki 11 daerah aliran sungai (DAS) dengan ratusan sungai kecil yang mengalir.

"Ini juga akan menjadi keunggulan dari Ibu Kota pusat pemerintahan kalau betul nanti akan dipercaya Presiden menjadi pusat pemerintahan. Kalau Kalteng diberikan kepercayaan, kami siap intinya," ucap Sugianto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Selain itu, Sugianto menjamin masalah ketersediaan pangan dan pertahanan tak akan menjadi masalah bila Ibu Kota dipindahkan ke wilayah di Kalteng.

Dia juga menyatakan masyarakat Dayak selalu terbuka apabila nantinya Ibu Kota baru akan berada di wilayah Kalteng.

"Dengan pemindahan itu tentu akan ada pemerataan pembangunan dan ekonomi akan tumbuh. Secara tidak langsung akan datang investor yang biasanya senang ke penduduknya banyak," tutur Sugianto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui keputusan pemindahan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Presiden ingin penduduk Indonesia tersebar merata, begitu juga perekonomian dan pembangunannya yang selama ini masih Jawa-sentris.

Jokowi juga mempertimbangkan aspek lingkungan Ibu Kota yang baru. Ia pun menyorot keadaan sawah yang menjadi lahan properti dan sungai yang tercemar.