Top 3 News: Tim Riset UGM Sebut Banyak Petugas Pemilu Alami Stres Luar Biasa

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 News hari ini mengungkap sebuah riset lintas disiplin ilmu yang diprakarsai Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) mencoba mencari tahu penyebab banyaknya petugas Pemilu 2019 yang jatuh sakit dan meninggal dunia.

Sejumlah dugaan awal disimpulkan, salah satunya dituding curang. Hal ini membuat petugas KPPS alami stres yang luar biasa. Ditambah lagi adanya tekanan politik.

Cara kerja, ritme serta jam kerja di TPS yang harus dijalani para petugas pemilu diperkirakan menjadi penyebab masalah. 

Sementara itu, people power kini tengah menjadi sorotan publik dan menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Hal ini membuat Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agum Gumelar angkat bicara.

Menurutnya, people power tak bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Karena lebih dari 70 persen masyarakat mengaku puas dengan apa yang telah dikerjakan presiden.

Agum menilai yang terjadi saat ini hanya bentuk ketikdakpuasan sekelompok orang dengan hasil Pemilu 2019.

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Sabtu, 10 Mei 2019:

Pemilu serentak 2019 yang baru pertama kali digelar menyisakan berbagai macam persoalan. Salah satunya banyak petugas pemilu yang meninggal dunia atau sakit usai pesta demokrasi 5 tahunan itu digelar.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada tanggal 4 Mei 2019 tercatat jumlah petugas pemilu yang meninggal sebanyak 440 orang dan yang sakit mencapai 3.788 orang.

Sejumlah dugaan awal pun telah disimpulkan. Tim menduga tudingan kecurangan terhadap petugas Pemilu 2019 menjadi salah satu faktor petugas KPPS mengalami stres dan tekanan yang luar biasa selama bekerja.

Selengkapnya...

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agum Gumelar mengatakan, revolusi dan people power tak bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini lantaran banyak masyarakat yang puas atas kinerja pemerintahan Jokowi.

Dia pun mencontohkan people power yang terjadi di era Presiden Soeharto tahun 1998. Di mana, kata Agum, mayoritas masyarakat saat itu tak puas dengan kinerja pemerintahan Soeharto.

Dia menilai yang terjadi saat ini hanyalah sebatas ekspresi ketikdakpuasan sekelompok orang dengan hasil Pemilu 2019.

Selengkapnya...

Mabes Polri akhirnya buka suara perihal pencabutan status cegah kepada Kivlan Zen. Pencabutan status cegah ini dikarenakan paspor Kivlan Zen yang sudah habis masa berlakunya.

Alasan lainnya, Kivlan Zen berjanji akan kooperatif dalam memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Oleh sebab itu, status cegah terhadap Kivlan dicabut. 

"Oleh karena itu penyidik memandang tidak perlu melakukan pencekalan lagi," ucap Iqbal.

Sebelumnya, Polri meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Kivlan Zen bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

Selengkapnya... 

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini