Mereka yang Mengincar Kursi Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Suasana Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Jakarta, Kamis 4 Juli 2019, terasa berbeda. Ramai, banyaknya orang berlalu-lalang, bahkan ada yang sambil berlari-larian menenteng berkas pendaftaran.

Hari itu, pendaftaran untuk calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akan ditutup. Hingga, pukul 16.00 WIB, masih banyak pendaftar yang hendak menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung.

Pendaftaran langsung ditutup, namun via online masih dibuka hingga Kamis, pukul 23.59 WIB. Setelah resmi ditutup, total ada 384 pendaftar mengincar posisi pimpinan KPK, yang berasal dari berbagai latar belakang.

1. Internal KPK

Dari 384 pendaftar, total ada tiga komisioner dan 13 pegawai KPK. Adapun tiga Komsioner KPK yang maju lagi jadi pimpinan periode 2019-2023 itu antara lain, Basaria Pandjaitan, Laode M Syarief, dan Alexander Marwata.

Kepada Liputan6.com, Syarif mengaku mendaftar di penghujung waktu penutupan pendaftaran sekitar pukul 15.48 WIB. Syarif pun membeberkan alasan dirinya kembali mencalonkan diri.

"Melanjutkan yang telah baik di KPK, dan menyempurnakan yang belum tercapai dalam 4 tahun terakhir ini," kata Syarif.

Serupa dengan Syarif, Alexander Marwata juga membenarkan dirinya kembali bertarung untuk menjadi pimpinan KPK jilid V. Alasan pria yang kerap disapa Alex ini juga tak jauh berbeda dengan Syarif.

Basaria Panjaitan membenarkan dirinya kembali mencalonkan diri dalam bursa calon pimpinan lembaga antirasuah untuk periode berikutnya atau jilid V.

Pegawai KPK yang juga ikut seleksi capim antara lain, Deputi Pencegahan yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KPK Pahala Nainggolan, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono.

Sementara sisanya, masih tanda tanya.

2. Perwira Tinggi Polri

Ada 9 anggota Polri aktif yang membidik kursi pimpinan KPK. Dari institusi Polri yang sudah mendaftar dan mendapat rekomendasi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yaitu, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Irjen Antam Novambar, Pati Bareskrim yang kini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongrekun.

Kemudian, Widyaiswara Utama Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri Irjen Abdul Gofur.

Selanjutnya, Pati Bareskrim Polri yang bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan Brigjen M Iswandi Hari, Widyaiswara madya sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto.

Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Irjen Juansih, dan Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.

Ada pula dari Pensiunan Polri, yakni mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sekaligus mantan Kabareskrim Anang Iskandar hingga mantan Kapolda Papua yang kini menjadi komisioner Kompolnas Yotje Mende.

Stad Ahli Kapolri, yang juga mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Irjen Ike Edwin juga ikut mendaftar.

3. Hakim-Jaksa

Kejaksaan Agung turut mengirimkan lima nama yang sudah direstui oleh Jaksa Agung HM Prasetyo. Mereka diantaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah M. Rum.

Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Ranu Mihardja, hingga Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi.

Setidaknya juga ada 9 hakim yang ramai-ramai mendaftar, diantaranya ‎Hakim Binsar Gultom. Hakim pengadil kasus kopi sianida dengan terdakwa Jesicca Kumala Wongso ini daftar di last minute.

Menenteng berkas pendaftaran, Binsar datang terburu-buru ke Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pukul 16.20 WIB. Padahal, pendaftaran langsung ditutup pukul 16.00 WIB.

Kepada awak media, Hakim Binsar yang kini bertugas sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung itu mengaku kedatangannya hanya untuk melengkapi dokumen. Dia mengatakan bahwa ini kali pertamanya mendaftar menjadi capim KPK.

"Saya sudah mendaftar beberapa waktu lalu, kesini hanya melengkapi data," singkatnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menyebut ada satu anggota TNI aktif yang melamar sebagai komisioner lembaga antirausah. Dia merupakan anggota TNI Angkatan Udara.

"Dari TNI ada satu orang," ucap Yenti.

5. Dosen, Advokat, hingga Wakil Bupati

Selain itu, Anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo menuturkan bahwa dalam seleksi capim tahun ini paling banyak berasal dari advokat. Setidaknya ada 53 advokat, kemudian dosen, wakil bupati, PNS, auditor, lembaga keuangan, hingga swasta yang juga mendaftarkan diri untuk menjadi capim KPK.

Setelah pendaftaran resmi ditutup, pansel capim KPK akan menyaring ratusan pendaftar tersebut. Mereka yang lolos tahapan administrasi akan diumumkan pada 11 Juli 2019.

Setelah lulus tahapan administrasi, maka capim KPK akan mengikuti tahapan-tahapan panjang lainnya, seperti uji kompetensi yang terdiri dari objective test dan pembuatan makalah dilanjutkan dengan psikotes, profile assessment dan lainnya.

Capim KPK akan menjalani uji publik yang rencananya melibatkan masyarakat. Selanjutnya, capim KPK yang lolos tahap akhir, akan menjalani tes wawancara dan kesehatan. Nantinya, hanya ada 10 bama capim yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo, pada September 2019.