Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Wiranto Akan Buat Satuan Tugas untuk Pemulangan Eks ISIS ke Indonesia

Wiranto menuturkan, hal ini tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Karena menyangkut negara lain.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 19 Jul 2019, 15:23 WIB

Diterbitkan 19 Jul 2019, 15:23 WIB

Menko Polhukam Wiranto (Liputan6.com/Aditya Prakasa)

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Pemerintah akan membuat task force atau satuan tugas terkait pemulangan eks ISIS ke Indonesia.

Saat ini, kata dia, masih ada 120 orang yang ditampung di kamp-kamp perbatasan antara Suriah dan Irak. Mereka mayoritas perempuan dan anak-anak. Sementara yang laki-laki tidak ada.

"Tapi juga ada usaha usaha pemerintah di sana untuk melakukan proses hukum bagi laki-laki yang nyata-nyata terlibat di dalam gerakan ISIS di sana," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Dia menuturkan, hal ini tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Karena menyangkut negara lain.

"Maka, perlu ada taks force yang nanti akan kita tugaskan mendalami masalah ini dan langkah yang terbaik itu bagaimana," jelas Wiranto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jangan Pulangkan Bibit Penyakit

Wiranto Beri Penjelasan Soal Keamanan Pasca Pemilu 2019

Menkopolhukam Wiranto memberi keterangan kepada awak media usai rapat koordinasi tentang keamanan pasca-pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (24/4). Dalam rapat tersebut Wiranto menjelaskan sejumlah isu seperti hoaks dan tuduhan yang berakibat pada delegitimasi KPU. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Namun yang pasti, lanjut dia, jangan sampai merugikan Indonesia.

"Jangan sampai kita memulangkan bibit-bibit penyakit yang sudah di brain wash untuk anti-Pancasila dan anti-NKRI untuk kembali ke Republik Indonesia yang kita cintai," kata Wiranto.

Karenanya tidak perlu ada spekulasi lagi. Semuanya harus ditunggu.

"Jadi tidak perlu berspekulasi lagi, nanti kita tunggu bagaimana taks force yang kita bentuk ini berkerja dan menghasilkan keputusan kebijakan pemerintah yang cukup memadai," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓