Penjelasan Kepala Bappenas soal Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro enggan mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta.

Sebelumnya disebutkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, akan pindah ke Kalimantan Timur.

"Belum tunggu pengumuman Presiden," kata Bambang usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Dia pun enggan lebih jauh mengungkapkan lokasi ibu kota yang disampaikan Menteri ATR Sofyan Djalil. Dia hanya mengulangi perkataannya.

"Tunggu pengumuman Presiden. Ngomong sekali lagi, saya ulang lagi nanti, sampai bosen," ucap Bambang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan masih menunggu beberapa kajian lagi terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta itu.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian yang belum disampaikan kepada saya," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Agraria dan Tanah Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengklarifikasi terkait pernyataanya soal pemindahan ibu kota baru yang akan direalisasikan di Kalimantan Timur.

Kata dia, Pemerintah saat ini masih menunggu dua kajian lagi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum memutuskan secara final dimana lokasi ibu kota baru.

"Belum diputuskan, saya mengutip saja kemarin itu di (Kaltim). Tapi alternatif terkuatnya memang di Kaltim," tuturnya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (23/8/2019).

Sofyan melanjutkan, setelah 2 studi tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi oleh Bappenas, maka Jokowi akan mengumumkan lokasi pasti dari ibu kota baru kedepannya.

"Iya, masih ada dua studi lagi. Itu dikerjakan Bappenas. Pak Presiden nanti umumkan setelah lengkap dua kajian itu dari Bappenas," ujarnya.

Adapun untuk pembangunan tahap pertama ibu kota baru ini, Pemerintah nantinya membutuhkan sekitar 3.000 hektare (Ha) lahan guna menyelesaikan pembangunan sesi pertamanya di daerah Kalimantan tersebut.

"Tahap I memang 3.000, lokasi pastinya belum diputuskan nanti dilihat potensinya dimana," tegas dia.