Bantah Menteri ATR, Jokowi Sebut Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan masih menunggu beberapa kajian lagi terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta itu.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian yang belum disampaikan kepada saya," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan berbicara lebih jauh soal lokasi pemindahan ibu kota. Sejauh ini, pemerintah baru memutuskan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta dipindahkan ke Pulau Kalimantan. 

"Masih menunggu kajian, dua kajian," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menghadiri rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undangan Pertanahan. Ditemui usai rapat, Sofyan Djalil sempat menjawab berbagai pertanyaan salah satunya soal rencana pemindahan ibu kota.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah memang telah mengkaji beberapa wilayah untuk menjadi ibu kota baru. Namun yang hampir pasti jadi lokasi baru ibu kota adalah Kalimantan Timur.

"Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019). 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sofyan mengatakan, pemerintah membutuhkan lahan sekitar 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan tahap pertama. Sementara secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

"Untuk core pertama itu sekitar 3.000 ha. Setelah itu luasanya 200.000-300.000 sehingga bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik," jelas dia.

Dia melanjutkan, begitu lokasi ibu kota di Kalimantan Timur ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah.

Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).