Komnas HAM Sarankan TNI-Polri Koordinasi dengan Kepala Suku di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyarankan, agar aparat keamanan TNI dan Polri berkoordinasi dengan tokoh adat, agama, dan kepala suku di Papua, untuk meredam konflik di Bumi Cenderawasih itu. Menurut dia, tindakan tersebut lebih baik daripada melakukan kekerasan.

"Misalnya dengan koordinasi bersama tokoh agama, adat, Pemda, kepala suku, kan bisa dilakukan sehingga tidak hanya fungsi penindakan. Ini penting dilakukan," ujar Beka saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Beka menambahkan, tindakan ini juga tepat untuk mencegah pelanggaran HAM yang sering dituduhkan kepada aparat keamanan. Beka mengingatkan bahwa tugas polisi bukan hanya mengamankan, namun juga mencegah pelanggaran HAM setiap ada kericuhan.

"Tugas polisi bukan hanya saat peristiwa terjadi. Tapi juga mencegahnya, ada fungsi intelijen. Ketika ada indikasi segala macem fungsi intelijen bekerja," jelasnya.

Untuk mencegahnya, Beka meminta agar anggota TNI-Polri mempelajari kondisi masyarakat Papua, sehingga tidak salah saat mengambil tindakan. Contohnya, mengamati budaya dan psikologis warga Papua.

"Sehingga mereka tidak salah dalam mengambil tindakan di lapangan. Ini penting diketahui teman-teman TNI-POLRI jadi enggak begitu saja bertindak," jelasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, hampir dua minggu sejak dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur terjadi. Namun, aksi protes berujung kerusuhan yang dilakukan masyarakat Papua kembali terjadi di Jayapura pada, Kamis 29 Agustus 2019.

Sehari setelah kerusuhan di Ibu Kota Papua itu, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait penanganan di Papua. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di Bumi Cendrawasih itu.

"Rapat terbatas kita bahas mengenai penanganan di Papua dan saya berharap disampaikan jaga keamanan dan jaga ketertiban," kata Jokowi saat membuka ratas di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Jumat 30 Agustus 2019.

Dia meminta, agar siapapun yang melanggar hukum ditindak tegas. Tidak ada toleransi bagi perusuh dan pihak yang berbuat anarkis.

"Juga memerintahkan aparat keamanan menindak tegas siapa pun yang lakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun dan saya dapat laporan hukum dilakukan baik aparat hukum maupun oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan itu juga dikerjakan tanpa kecuali," tegas Jokowi.