Soal Pidato Jokowi, Gerindra: Ada yang Perlu Disempurnakan

Liputan6.com, Jakarta - Gerindra menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai pelantikan Presiden sudah direncanakan dengan baik. Namun begitu, diterapkan atau tidaknya isi pidato tersebut akan terlihat dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.

"Saya pikir, itu pidato yang sudah dihitung dengan baik. Ya kita lihat nanti implementasinya seperti apa," kata Waketum Gerindra Edhy Prabowo di gedung DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Dia menuturkan, ada bagian yang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi.

"Tentunya yang paling penting kita setuju, jangan mengirim barangnya, tapi bagaimana barang itu sampai ke penggunanya. Bagaimana rakyat itu benar-benar merasakannya. Semangatnya itu," jelas Edhy.

Dia juga menuturkan, dalam pidato Jokowi tersebut ada beberapa hal yang dipandang realistis. Tapi, ada juga yang perlu disempurnakan.

"Beberapa hal iya, tapi beberapa hal dalam pandangan kami masih ada yang perlu disempurnakan," pungkasnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad menilai pidato Jokowi soal target pada 2045 Indonesia menjadi lima besar Negara Maju dunia dengan income Perkapita 27juta Perbulan atau 325jt per tahun adalah mimpi beaar.

“Di mana posisi kemiskinan mendekati 0% dengan PDB USD 7 miliar. Ini merupakan mimpi besar. Jokowi berusaha menunjukkan Roadmap masa depan bangsa Indonesia dalam 25 tahun ke depan 100 tahun merdeka,” ujar Kamrussamad usai menghadiri Sidang Paripurna MPR, Minggu (20/10/2019).

Untuk menggapai mimpi besar tersebut, kata Kamarussamad, Jokowi harus bisa membuktikan arah Pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.

Dari lima fokus program prioritas Jokowi, mulai SDM unggul, infrastrutktur yang menghubungkan Akses Produksi ke Distribusi, sederhanakan Regulasi dengan usulkan Undang Undang Cipta Lapangan kerja, Undang Undang Pemberdayaan UMKM serta Peyederhanaan Birokrasi, ia menyebut Jokowi harus bisa memilih presiden Menteri menteri yang berani mengambil keputusan.

“(Menteri) yang memiliki terobosan dan inovatif demi mewujudkan percepatan janji program Presiden jokowi tersebut,” tandas Kamrussamad.