Munas ke-13 Kagama Lahirkan 13 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Gelaran Munas ke-13 Kagama bukan hanya berhasil melakukan konsolidasi organisasi serta memilih Ganjar Pranowo sebagai Ketua Umum Kagama masa bakti 2019-2024, namun juga menghasilkan konsolidasi gagasan berupa lahirnya 13 rekomendasi strategis menuju Indonesia Maju.

Seperti disampaikan Ketua Badan Pekerja (BP) Munas, AAGN Ari Dwipayana, Munas ke-13 Kagama pada 15-16 November 2019 di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali berhasil menelurkan 13 rekomendasi strategis yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga alumni UGM.

Salah satu rekomendasi itu terkait dengan permasalahan korupsi. "Ruang untuk korupsi harus ditutup rapat dengan terus menerus memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan." jelas Ari dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (19/11/2019).

Selain itu, dia memaparkan budaya emoh atau menolak korupsi harus jadi kultur yang hidup dalam masyarakat, terutama para penyelenggara negara. Budaya antikorupsi harus berjalan seiring dengan proses penegakan hukum yang keras, tegas, dan efektif sehingga memberi efek jera pada koruptor.

Rekomendasi lainnya terkait dengan bagaimana konstitusi bisa dijalankan dan dilaksanakan dengan benar tanpa pandang bulu.

"Pada dasarnya, letak masalah bukan pada konstitusi namun justru pada kemauan dan konsistensi kita menjalankan konstitusi tersebut. Karena itu, butuh kemauan politik dari lembaga-lembaga negara serta dukungan semua warga negara untuk menjalankan konstitusi secara konsisten," ujar Ari.

Sementara terkait reformasi birokrasi, pihaknya menyarankan agar bisa dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.

"Reformasi birokrasi jangan hanya soal pemangkasan struktur kelembagaan, tapi seharusnya menyentuh kultur birokrasi. Kultur birokrasi harus betul-betul di-reform menjadi lebih responsif, membuka ruang partisipasi dan juga berorientasi pelayanan masyarakat sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan," tegas Ari.

Demikian pula dengan angka kemiskinan, dia menilai tak perlu bersusah-susah merumuskan posisi Indonesia, karena ukuran yang paling nyata dari keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah bisa menurunkan angka kemiskinan.

"Tapi, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penurunan angka kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas rakyat, terutama di sektor industri kecil-menengah, pertanian, perkebunan dan perikanan", jelas Ari.

"Karena itu, Kagama merekomendasikan kepada pemerintah untuk terus memperkuat komitmen perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta mendorong perempuan terlibat aktif dalam berbagai sektor sehingga terus menggerakkan prestasi bangsa," imbuh Ari.

Rencananya, 13 Rekomendasi Munas ke-13 Kagama ini akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi yang saat ini juga tengah fokus melakukan reformasi struktural secara besar-besaran.

"Rekomendasi Munas juga menjadi panduan Kagama untuk melangkah. Kagama tidak ingin berdiam diri, melainkan ingin bersinergi, berkolaborasi dengan semua elemen bangsa untuk menuju Indonesia maju," tutup Ari Dwipayana.

13 Rekomendasi Strategis Menuju Indonesia Maju:

Rekomendasi pertama, dalam menghadapi bonus demografi, Kagama mendesak pemerintah untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) pembangunan SDM Indonesia. Kagama mengusulkan roadmap pembangunan SDM itu bersifat lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan sampai entrepreneurship.

Rekomendasi kedua, Kagama merekomendasikan berbagai langkah nyata dan sistematis untuk memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila, pendidikan berbasis nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan, serta pendidikan budi pekerti yang dilakukan dengan mengadopsi metode/cara kekinian sehingga nilai-nilai tersebut bisa tertanam khususnya di generasi muda.

Rekomendasi ketiga, Kagama menekankan pentingnya melanjutkan konsolidasi sistem demokrasi berjalan bersamaan dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang kuat dan sehat. Terkait dengan hal itu, Kagama merekomendasikan memastikan berjalannya agenda reformasi hukum dan juga reformasi tata kelola pemerintahan dengan capaian-capaian yang lebih terukur.

Rekomendasi keempat, korupsi adalah musuh bersama yang menyebabkan pemiskinan, dengan segala dampak kemerosotan di berbagai bidang. Karena itu, Kagama terus mendorong upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN.

Rekomendasi kelima, Kagama mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, beragam dari sisi suku, agama, bahasa, dan juga budaya. Untuk mewujudkan ikatan kebangsaan yang kokoh, Kagama mengajak semua elemen bangsa, termasuk seluruh anggota Kagama untuk berperan aktif dalam merekatkan kerukunan, persaudaraan dan untuk menyatukan Indonesia.

Rekomendasi keenam, Kagama berpandangan bahwa dalam bernegara, selain konstitusi, dibutuhkan konstitusionalisme, serta sikap-sikap yang konsisten untuk menjalankan konstitusi dengan benar.

Rekomendasi ketujuh, Kagama berpendapat desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, Kagama mendukung pemerintah untuk melanjutkan komitmen dalam membangun dari pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Rekomendasi kedelapan, Kagama merekomendasikan agar pemerintah bukan hanya fokus untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Tapi juga memperhatikan esensi pembangunan ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat sehingga mampu bersaing dalam bidang ekonomi.

Rekomendasi kesembilan, Kagama berpendapat bahwa kunci dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah strategi reformasi birokrasi yang tepat. Kagama menyarankan agar reformasi birokrasi bisa dipercepat, yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi seharusnya mencakup struktur kelembagaan maupaun kultur birokrasi.

Rekomendasi kesepuluh, Kagama mendorong pemerintah agar terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial. Sehingga, semua program-program tersebut betul-betul bisa menjangkau penerima manfaat baik di pedesaan maupun perkotaan, dengan pendekatan yang tepat dan target-target terukur.

Rekomendasi kesebelas, Kagama melihat dunia menghadapi ancaman bersama yakni perubahan iklim yang sangat ekstrim. Karena itu, Kagama mengusulkan agar pemerintah lebih aktif lagi dalam melakukan kampanye dan diplomasi internasional dalam rangka penyelamatan lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati.

Rekomendasi keduabelas, Kagama berpandangan bahwa perempuan adalah tiang negeri yang aktif terlibat dalam pembangunan bangsa.

Rekomendasi ketiga belas, Kagama berpandangan bahwa Indonesia memiliki potensi generasi muda dengan talenta-talenta hebat yang bisa menjadi kekuatan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Karena itu, Kagama berpendapat diperlukan manajemen pengembangan bakat dan talenta di dalam negeri maupun diaspora yang tersebar di luar negeri, sehingga anak muda Indonesia mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang demi mendukung kemajuan bangsa.