Ada Anggaran Tidak Masuk Akal, Anies Baswedan Minta RAPBD 2020 Dikaji Ulang

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memanggil seluruh jajarannya untuk membahas adanya pembengkakan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Kegiatan itu berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2019 dan video agendanya pun telah diunggah ke akun YouTube milik Pemprov DKI Jakarta pada 29 Oktober 2019.

Anies pun meminta kepada jajarannya agar kembali memeriksa anggaran yang sempat diajukan. Sebab, dia mengaku menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pengajuan APBD 2019.

"Jadi Bapak/Ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time, saya minta Bapak/Ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerja," kata Anies dalam video itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memberikan waktu bagi jajarannya untuk melakukan revisi hingga Kamis, 24 Oktober 2019. Dia juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.

"Jangan ada yang diselip-selipkan. Udah terlanjur? Tidak ada terlanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini Instruksi Gubernur. Batalkan komitmen-komitmen aneh-aneh itu," ucap Anies. 

Anies Baswedan juga meminta agar dalam penyusunan anggaran tidak berpedoman pada asal jadi. Sebab, menurut dia, hal terpenting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan.

"Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini. Karena mandatnya adalah keadilan sosial," ujar dia.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dengan adanya revisi, Anies Baswedan juga mengingatkan agar nantinya setiap SKPD dapat menjelaskan secara gamblang ketika melakukan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI. Sehingga setiap anggaran yang dicantumkan harus dapat dipaparkan berdasarkan data dan logika.

"Maju ke sana itu tidak boleh tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan dilepaskan kepada Pak Sekda. Jangan dilepaskan kepada asisten, tapi harus bisa pertahankan di situ," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan beberapa kalangan. Seperti halnya anggaran pengadaan untuk lem aibon yang mencapai Rp 82 milliar hingga bolpoin yang mencapai Rp 124 milliar.