Jokowi: Indonesia Punya Hak Berdaulat Atas SDA Laut di ZEE

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan adanya penegakan hukum berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal ini disampaikan Jokowi usai bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna, Rabu (8/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Jokowi meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kedatangannya ke Natuna untuk memastikan penegakan hukum di ZEE Indonesia.

"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif," ucap Jokowi dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden.

"Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," sambungnya.

Jokowi menegaskan bahwa kapal coast guard China tersebut berada di ZEE Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Menurut dia, zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa," tutur Jokowi.

Kendati begitu, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.

Sehingga, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi sendiri tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, mantan Walikota Solo itu menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.

Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Jokowi meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya. Mereka antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.