DKI - Pusat Saling Ciprat Air Banjir Underpass Kemayoran

Liputan6.com, Jakarta - Hingga Sabtu malam, 25 Januari 2020, para pengendara harus mencari jalan alternatif saat akan menuju kawasan Kemayoran. Sebab underpass Kemayoran, Jakarta Pusat pada saat itu masih digenangi banjir.

"Sepertinya belum bisa (dilewati), saya masih tunggu data terakhirnya," ujar Sekretaris SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi saat dikonfirmasi, Sabtu 25 Januari 2020.

Menurut petugas Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat, Ristu, air di underpass Kemayoran itu sebenarnya sudah mulai menggenang sejak Jumat malam, 24 Januari 2020. Kondisi kian parah pada keesokan harinya. Volume air terus meninggi hingga melumpuhkan akses underpasss.

"Sejak kemarin. Ketinggiannya sih kurang lebih 5 meteran, tapi ini sudah mulai berkurang sih," kata Ristu saat berbincang dengan merdeka.com, Sabtu (25/1/2020).

Ristu mengatakan untuk menguras air yang memenuhi underpasss Kemayoran bisa memakan waktu satu hingga dua hari. Tergantung dengan curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta Pusat.

Menurut dia, kondisi ini memang sudah sering terjadi. Setiap curah hujan di DKI tinggi, underpasss Kemayoran dilanda banjir. "Ini sudah langganan banjir, tapi tergantung curah hujan. Kalau curah hujan tinggi dia selalu kayak gini," tukasnya.

Agar aktivitas warga tetap berjalan, Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas mengarahkan pengemudi melintasi sejumlah jalur alternatif yang tersedia. Penyedotan air juga dilakukan oleh Dinas SDA Jakarta Pusat yang mengerahkan satu unit alat pompa dengan kapasitas 250 hingga 300 liter air.

Selain itu, satu unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan, serta pompa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan pantauan merdeka.com, ketinggian air berangsur surut. Hal itu terlihat dari bekas sampah air yang menempel di tiang underpass Kemayoran.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Banjir di underpass Kemayoran menuai polemik antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat. Seolah saling menciprat air banjir, sesama penyelenggara negara itu berbalas tanggung jawab.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebutkan bahwa Underpass (terowongan) Kemayoran yang tergenang akibat hujan di Jakarta, Sabtu (25/1/2020) ini tanggung jawab pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat.

"Iya betul, Underpass Kemayoran berada di bawah pusat, tepatnya Sekretariat Negara (Setneg), seperti kawasan GBK (Gelora Bung Karno)," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi seperti dikutip dari Antara.

Alasan Underpass Kemayoran berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat karena sebelumnya kawasan itu merupakan landasan terbang pesawat sebelum berpindah ke Bandara Soekarno-Hatta.

Meski berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, Dudi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut membantu pemompaan air di Underpass Kemayoran itu.

"Iya kalau nggak salah ada dua atau tiga unit dari SDA, ada juga dari dinas Gulkarmat ya, terus dari Pemerintah Pusat juga turunkan unit untuk pemompaan. Jadi, sama-sama berusaha menanggulangi kawasan yang tergenang itu," kata Dudi.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono pun menanggapi terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi. Heru meminta agar para jajaran kepala pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyalahkan pihak-pihak dalam terkait masalah banjir.

"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,"kata Heru dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Dia meminta agar tidak ada polemik antara pemerintah pusat dan daerah. Dan bekerja sama untuk mengatasi banjir. Serta terkait underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya kata dia telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Sebab itu dia mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

"Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media," ungkap Heru.

Kendati begitu, Heru menilai bahwa sebenarnya seluruh wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekedar membantu," jelasnya.

Banjir yang menggenangi underpass Kemayoran itu membuat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi. Mengenakan kemeja biru muda dan rompi keamanan berwarna kuning dan sepatu bot hitam, Basuki memantau underpass Kemayoran yang tergenang banjir.

Dalam pengamatannya, Basuki menilai perlu ada modifikasi desain jalan yang akan dirancang setelah banjir surut. Selain itu, Ia juga menyoroti soal drainase yang tidak maksimal.

"Jadi semua ini air masuk ke sini (underpass) semua. Makanya... perlu sedikit ada modifikasi desain jalan supaya air lewat drainase yang ada. Sehingga nggak semua ke sini," kata Basuki di underpass Kemayoran, Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/1/2020).

"Ya kan harus semua tidak hanya jalanan, tapi drainasenya (dimodifikasi). Karena data dari kepala damkar setiap tahun begitu (banjir)," imbuh dia.

Basuki juga mengungkapkan pihaknya bakal menambah pompa air untuk menyedot banjir. Sebab, dari laporan yang dia dapat, sejak sejak penyedotan dilakukan hanya terjadi penurunan tinggi air 70 cm.

"Jadi saya pikir something itu. Kami juga turunkan 3 pompa itu, ini mau tambah 3 lagi. Kita hitung ini volume sekitar 8.000 kubik kalau nggak ada tambahan hujan nanti," ujar Basuki.

Basuki meminta semua pihak untuk melakukan langkah tepat menangani banjir. Koordinasi antarinstansi harus terjalin agar penanganan banjir ini menjadi cepat.

"Ini ibu kota, banjir besar seperti ini harus koordinasi dengan cepat untuk penanganannya. Kita akan evaluasi dengan program jangka pendek dan jangka panjang termasuk sistem dan pengelolanya," tegas Basuki.