Larangan Ikut Retret Kepala Daerah, Megawati Kirim Sinyal Perang ke Pemerintah?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara mendadak menginstruksikan penundaan retreat kepala daerah bagi seluruh kader PDIP yang dijadwalkan di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Keputusan ini pun memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya sinyal politik yang tersirat.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat resmi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025. Surat tersebut memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan mereka ke Magelang. Bahkan, mereka yang sudah dalam perjalanan diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Langkah tegas Megawati ini menimbulkan pertanyaan besar di publik. Apakah ini sekadar respons atas penahanan Hasto, atau ada agenda politik lain yang lebih besar? Banyak pihak berspekulasi bahwa keputusan ini bisa menjadi sinyal adanya ketegangan atau bahkan 'perang dingin' antara Megawati dan pemerintah.

Surat instruksi Megawati secara jelas menyatakan, "Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025." Tidak hanya itu, Megawati juga menambahkan instruksi bagi mereka yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang. Mereka diminta untuk berhenti dan menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum.

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat retreat tersebut merupakan agenda penting bagi kader PDIP. Penundaan mendadak ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Di Jawa Tengah sendiri, terdapat 19 kepala daerah dari 35 kota/kabupaten yang berasal atau diusung oleh PDI Perjuangan. Dengan instruksi ini, seluruh kepala daerah PDIP di Jawa Tengah, termasuk yang dekat dengan Magelang, harus menunda keikutsertaannya dalam retreat tersebut. Mereka diminta untuk tetap menjalankan tugas sebagai kepala daerah masing-masing.

Penundaan retreat kepala daerah PDIP di tengah penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto oleh KPK memicu berbagai interpretasi. Banyak pihak menduga, instruksi Megawati ini bukan sekadar respons atas penahanan Hasto, melainkan juga sinyal politik yang ditujukan kepada pemerintah.

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai secara kelembagaan PDIP tengah menabuh genderang perang.

“PDIP menegaskan oposisinya terhadap pemerintah, tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK,” kaya Iwan dalam keterangan diterima, Sabtu (22/2/2025).

Terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, Iwan memandang PDIP menganggap bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka yang akhirnya ditahan kemarin sangat besar muatan politiknya. Artinya, hal tersebut merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Jokowi. 

“Bagi PDIP, Jokowi lah aktor kekuatan politik dibalik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu,” jelas Iwan.  

Iwan meyakini, drama antara PDIP dan Jokowi akan terus berlanjut ke episode selanjutnya.

“Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini," dia menandasi.

Situasi politik pasca penahanan Hasto Kristiyanto memang memanas. Megawati, sebagai Ketua Umum, tentu memiliki pertimbangan khusus dalam mengambil keputusan terkait penundaan retreat ini.

Beberapa pihak menilai, instruksi Megawati ini merupakan bentuk strategi politik untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus Hasto. Strategi ini dinilai efektif untuk mengurangi tekanan terhadap PDIP dan meredam kritik dari berbagai pihak.