Retret Kepala Daerah di Magelang: Megawati Larang Kader PDIP Ikut, Jokowi Minta Hadir!

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang mengejutkan menjelang retret kepala daerah terpilih di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan polemik, terutama setelah Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua kepala daerah harus hadir.

"Ini kan urusan kepemerintahan yang mengundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang," ujar Jokowi dengan tegas saat ditemui awak media di rumah pribadinya di Solo pada Jumat, (21/2/2025).

Retret yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, dengan konsep serupa retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Namun, instruksi Megawati yang dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK, membuat sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan terpaksa absen.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyatakan akan menunggu hingga pukul 15.00 WIB untuk mengetahui jumlah kepala daerah yang hadir dan alasan ketidakhadiran mereka.

"Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00, nah sekarang ini jam 11.33, sebelum Jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja," kata Bima di Media Center Magelang Retreat, Jumat (21/2/2025).

Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, khususnya dari PDIP, memicu pertanyaan mengenai dampaknya terhadap penyelenggaraan retret dan tujuan awalnya untuk membangun silaturahmi dan pembekalan bagi kepala daerah. Pernyataan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan spekulasi mengenai implikasi politik dari keputusan ini.

Surat instruksi DPP PDI Perjuangan Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada 20 Februari 2025, secara tegas menginstruksikan penundaan perjalanan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan yang akan mengikuti retret di Magelang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsekuensi dari ketidakhadiran tersebut dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjadi salah satu contoh kepala daerah yang absen. Meskipun tiket keberangkatannya sudah dipesan, kesibukannya mendampingi Putri Suastini Koster dalam acara pelantikan TP PKK di Jakarta menjadi alasan ketidakhadirannya.

Kondisi serupa juga terjadi di Jawa Barat, di mana sejumlah kepala daerah PDI Perjuangan, seperti Bupati Cirebon dan Wali Kota Bekasi, juga tidak hadir mengikuti instruksi Megawati.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa kepala daerah PDI Perjuangan tegak lurus pada instruksi Megawati dan sedang menunggu instruksi selanjutnya. PDIP juga melakukan kajian hukum terkait retret tersebut dan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di tengah polemik ini, Jokowi memberikan pernyataan yang menegaskan bahwa semua kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto harus hadir dalam retret tersebut. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah akan menindaklanjuti ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, khususnya dari PDI Perjuangan.

Pernyataan Jokowi ini menimbulkan perbedaan pendapat dan memperluas polemik yang sudah ada. Beberapa pihak menilai pernyataan Jokowi sebagai bentuk penegasan atas pentingnya retret bagi kepala daerah, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk tekanan politik.

Dari 503 orang kepala daerah, sebanyak 456 mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Artinya 47 orang lain belum hadir. Instruksi Megawati ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan retret dan menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara partai politik dan pemerintah.

Situasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas retret kepala daerah itu sendiri dan apakah tujuan awalnya untuk membangun silaturahmi dan pembekalan bagi kepala daerah dapat tercapai dengan adanya ketidakhadiran sejumlah kepala daerah penting.