Menko PMK Minta Menkes dan Gubernur DKI Bersinergi Data Penerima Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial 4 Mei 2020 pukul 14.00 WIB, sebanyak 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.

Dalam pembagian bansos presiden di DKI Jakarta, masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Karenanya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy meminta pihak Kemsos dan Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan, agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran bansos mendatang.

Adapun ini disampaikan saat Rapat Tingkat Menteri bersama jajaran Menteri dan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Senin (4/5/2020).

"Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam keterangannya.

Dia meminta, pihak Kemensos dan Pemprov DKI memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.

"Untuk Pak Mensos (Juliari Batubara) dan Pak Gubernur DKI (Anies Baswedan) mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," tegas Muhadjir.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM.

Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Wali kota. Karenanya, Muhadjir meminta kepada pihak Kemensos dan kepala daerah terkait untuk melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima.

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," tukasnya.

Selain itu, dalam RTM dibahas pula program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19. Dia meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa dibreakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," pungkasnya.