Mendikbud: Tidak Wajib, Mahasiswa Bebas Ikuti Pendidikan Militer

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan dirinya sama sekali tak pernah membahas soal isu pendidikan wajib militer. Ia pun mengaku kaget kala mendengar isu tersebut.

Pasalnya, ia merasa tak pernah mendiskusikan dengan pihak mana pun terkait rencana wajib militer.

"Ini pun buat saya kaget waktu saya mendengar, ini isu juga baru saya dengar. Karena beberapa diskusi yang sebelumnya sudah terjadi itu bukan mengenai wajib militer sama sekali," kata Nadiem saat live Instagram bersama Deddy Corbuzier pada Rabu (26/8/2020).

Malah, kata dia, dirinya banyak menggelar diskusi soal Kampus Merdeka, di mana mahasiswa dibebaskan mengikuti pendidikan militer.

"Mahasiswa voluntary kalau ingin mengikuti satu semester misalnya pelatihan perwira atau officer training buat military, leadership military school. Kalau di Amerika itu namanya West Point, program buat officer," kata Nadiem.

Menurut Nadiem, pendidikan militer merupakan hak prerogatif mahasiswa yang diakomodir dalam program Kampus Merdeka. Itu bagian dari kebebasan mahasiswa untuk memilih.

"Mau dia masuk militer atau tidak itu masalah lain, tapi kalau dia mau mengikuti program itu selama satu semester menurut saya itu sangat baik, itu opini saya, tapi nggak pernah ada diskusi mengenai wajib militer, personally di saya tidak ada diskusi mengenai itu," tegasnya.

Ia menjelaskan komunikasi selama ini yang dijalin dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) murni mengenai pendidikan militer secara sukarela dari mahasiswa, bukan justru paksaan.

"Kalau saya di bagian Kampus Merdeka, bukan di wajib militer. Itu sama sekali belum mengetahui mengenai isu itu, dan tentunya belum mengambil keputusan apapun, itu hanya bagian dari Kampus Merdeka," tegasnya kembali.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para mahasiswa bisa ikut Program Bela Negara. Tujuannya agar para milenial mencintai bangsa dan negara.

"Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan. Semua ini agar kita memiliki milenial yang tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi cinta bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-harinya," kata Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono, Senin (17/8/2020).

Dia melanjutkan, Kemenhan melalui Program Bela Negara akan terus menyadarkan masyarakat terutama para milenial untuk bangga sebagai orang Indonesia. Yakni punya rasa bangga terlahir di Indoensia, memiliki kultur Indonesia dan adat istiadat Indonesia.

"Ini filosofi dari Program Bela Negara itu. Kita jangan kalah dengan Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop, jika dilihat dari sudut pertahanan, itu cara mereka melalui industri kreatifnya mempengaruhi dunia. Indonesia harusnya bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak," tuturnya.

Lebih lanjut, kecintaan terhadap negara oleh milenial juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

"Komcad ini bukan wajib militer. Ini kesadaran dari warga masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang, difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan. Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur," katanya.