Kemendikbud Diminta Teliti Tentukan Provider Subsidi Kuota Internet

Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Saefuddin meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) berhati-hati dan teliti menyalurkan bantuan subsidi kuota internet agar tidak mubazir dan disalahgunakan.

Diketahui, Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 9 triliun untuk subsidi kuota internet kepada pelajar, guru, mahasiswa dan dosen untuk pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid-19.

Asep memberi contoh provider telekomunikasi yang membagi kartu perdana gratis di sebuah daerah padahal jaringannya di daerah itu tak memenuhi standar.

"Akibatnya siswa atau guru yang mendapatkan kuota internet dari Kemendikbud dan menggunakan kartu dari provider tersebut menjadi mubazir karena tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara maksimal," kata Asep, Sabtu (5/9/2020).

Ia berharap Kemendikbud jeli menentukan siapa provider yang layak dipakai di sebuah daerah agar tujuan pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tepat sasaran.

"Saya melihat pemberian subdisi kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya akan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, mahasiswa, guru, hingga dosen.

Menurut dia, subsidi kuota internet sebesar 35 hingga 50 gigabita atau GB ini untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi virus corona Covid-19.

Anggaran yang dikucurkan untuk subsidi kuota internet pun tidak tangung-tanggung, yakni mencapai Rp 9 triliun.

Nadiem menjelaskan, subsidi tersebut akan diberikan selama 3 hingga 4 bulan ke depan, setelah subsidi awal diberikan.

"Kami sudah mendapat persetujuan untuk anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk tahun ini yang akan kami kerahkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama 3 sampai 4 bulan ke depan," kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/8/2020).