8 Langkah Terkini Jokowi untuk Tangani Pandemi Corona Covid-19 di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus menangani pandemi Corona Covid-19 di Indonesia. Salah satunya terkait perbaikan ekonomi.

Jokowi pun didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

"Proses penyerahan DIPA KL dan daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19 pemulihan ekonomi dan berbagai Prioritas pembangunan strategis," ujar Menkeu Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu, 25 November 2020.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat.

Sementara itu, Jokowi mengakui, pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir. Namun, dia meyakini bahwa program vaksinasi Covid-19 akan memulihkan kondisi Indonesia baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi.

"Saya tegaskan kembali bahwa pandemi belum berakhir tetapi kita akan melangkah, segera melangkah untuk recovery, untuk pemulihan melalui vaksinasi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dari Istana Negara Jakarta.

Berikut 8 langkah Jokowi terkini untuk tangani pandemi Corona Covid-19 di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

"Proses penyerahan DIPA KL dan daftar TKDD alokasi APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan covid-19 pemulihan ekonomi dan berbagai Prioritas pembangunan strategis," ujar Menkeu Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu, 25 November 2020.

Menkeu menjelaskan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat.

Diantaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi.

Oleh sebab itu, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19.

Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun.

"Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini," kata Menkeu.

Di sisi lain, efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas.

"Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Dalam suasana pandemi Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pimpinan K/L dan Kepala Daerah untuk menjadikan kecepatan, ketepatan, dan akurasi sebagai karakter dalam pelaksanaan kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi.

"Kecepatan ketepatan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih kembali," ujar Jokowi.

Dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri atas belanja untuk K/L sebesar Rp 1.032 triliun. Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun.

Alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang yakni kesehatan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,17 triliun perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pembangunan teknologi informasi Rp 26 triliun.

"Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Dan, di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 akan difokuskan kepada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Dalam penanganan Covid-19 ini, program vaksinasi jadi utama dan ditargetkan dapat dilakukan pada awal 2021.

"APBN tahun 2021 akan fokus kepada 4 hal. Pertama, penanganan kesehatan. Ini masih dalam hal penanganan Covid, utamanya nanti akan fokus kepada vaksinasi," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasrana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan," lanjut dia.

Dia juga menuturkan, APBN 2021 akan fokus untuk program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan.

Lalu, sambung Jokowi, untuk program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan dunia usaha.

"Ini penting sekali. Keempat, untuk membangun fondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain," jelas Jokowi.

Jokowi mengakui, pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir. Namun, dia meyakini bahwa program vaksinasi Covid-19 akan memulihkan kondisi Indonesia baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi.

"Saya tegaskan kembali bahwa pandemi belum berakhir tetapi kita akan melangkah, segera melangkah untuk recovery, untuk pemulihan melalui vaksinasi," ujar Jokowi.

Menurut dia, program vaksinasi dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sehingga, kegiatan perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Kita harapkan setelah vaksinasi dilakukan pemulihan kesehatan dan rasa aman masyarakat. Kita harapkan akan memicu kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa bergerak san kita harapkan dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," kata dia.

Jokowi menyampaikan, vaksin Covid-19 diperkirakan tiba di Indonesia akhir Novemeber atau awal Desember 2020. Namun, dia menegaskan bahwa program vaksinasi tidak bisa dilakukan saat itu juga.

Pasalnya, vaksin Covid-19 harus terlebih dahulu mengantongi izin Emegency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal tersebut, kata Jokowi, untuk memastikan bahwa vaksin yang dibeli pemerintah aman disuntikkan ke masyarakat.

"Masih menunggu langkah-langkah, kaidah-kaidag scientific, data-data science yang diperlukan untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization dari BPOM. Jadi meskipun vaksin sudah datang kita masih menunggu tahapan-tahapa di BPOM," jelas Jokowi.

Jokowi menargetkan program vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan pada awal 2021. Jokowi menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai simulasi untuk mencegah terjadinya kesalahan saat program vaksinasi dimulai.

Dia mengatakan, yang menjadi tantangan saat ini adalah proses distribusi vaksin Covid-19 ke berbagai daerah di Indonesia.

Sebab, kata Jokowi, pemerintah harus menyiapkan logistik yang matang untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain.

"Tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan (vaksin) ke 34 provinsi, ke 514 kab/kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Cold chain, atau pendinginnya, karena vaksin ini perlu kedinginan tertentu sehingga perjalanan ke 514 kab/kota, 34 provinsi memerlukan kehati-hatian," tutur Jokowi.

Jokowi meminta Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada awal Januari 2021.

Hal tersebut, menurut dia, untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga perekonomian Indonesia dapat bergerak.

"Pak Mensos, di awal Januari 2021, (bansos) juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat, kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat, agar konsumsi masyarakat meningkat. Sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan seluruh jajaran menteri untuk tidak terjebak ke dalam rutinitas di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Jokowi ingin para menteri bekerja dengan cara-cara baru dan luar biasa dalam menangani dampak Covid-19.

"Kita harus bekerja lebih cepat karena kita, sudah saya sering saya sampaikan, kita dalam kondisi krisis, semangatnya, auranya harus berbeda tidak pada kondisi normal," ucap dia.

"Semuanya harus pindah channel ke extraordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," tandas Jokowi.