Ganjar Pranowo Beri Tips Agar Pejabat Tak Kaku Saat Berkomunikasi dengan Warga

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut saat ini sudah bukan jamannya pejabat publik menggunakan cara komunikasi yang kaku dengan masyarakat. Apalagi menggunakan diksi yang sulit dipahami masyarakat.

Ganjar bercerita, saat dirinya baru dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah, dia bertanya kepada masyarakat soal model komunikasi yang mereka inginkan dari pejabat.

"Kalau melihat seorang pejabat berpenampilan kaku dengan pidato lebih banyak 'yang terhormat, yang terhormat' menurut mereka ternyata itu sesuatu yang tidak mengasyikkan," tutur Ganjar di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Masyarakat, lanjut Ganjar, tidak menyukai pejabat yang berpidato dengan bahasa terlalu formal karena tidak mengenakkan untuk didengar dan menimbulkan rasa kantuk.

Padahal, kata dia, pejabat memiliki kepentingan dalam menyampaikan informasi, misalnya tentang suatu program agar dapat dipahami masyarakat.

Untuk itu, pandangan masyarakat terkait komunikasi publik yang diinginkan merupakan hal yang penting.

Setelah itu, Ganjar Pranowo memutuskan untuk melakukan perubahan dalam komunikasi publik, baik dirinya maupun pejabat di dinas.

"Saya sendiri tidak mau dibuatkan teks pidato seperti itu, pidatonya boleh bercerita, pidatonya boleh prosa, pidatonya boleh puisi, pidatonya boleh narasi singkat," ucapnya seperti dikutip dari Antara.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Agar lebih cepat merespons masyarakat, dia pun menginstruksikan kepada pejabat di dinas untuk memiliki humas di masing-masing dinas serta mengelola media sosial dan mengunggah program yang dikerjakan agar diketahui masyarakat.

Setelah berjalan beberapa tahun, Ganjar Pranowo mengaku terkejut dengan perubahan besar perilaku pejabat daerah dalam melakukan komunikasi publik, di antaranya sudah tidak menggunakan diksi formal.

"Jadi, kesalahan komunikasi inilah yang kemudian membuat persoalan-persoalan sering kali di tengah masyarakat layanannya tidak pernah prima dari pemerintah," katanya.

Ganjar melanjutkan, "Cara kami bertabayun, mengklarifikasi, dan mengonfirmasi melalui teknologi yang kemudian membuat komunikasi kehumasan kami menjadi soft, lebih enak, dan kemudian bisa diterima masyarakat."