Ditunjuk Jadi Menag, Harta Yaqut Cholil Qoumas Sebesar Rp 936 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas didapuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi. Yaqut bakal dilantik di Istana Negara pada Rabu, 23 Desember 2020 besok.

Yaqut tercatat pernah melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Lewat laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, terlihat harta Yaqut sebesar Rp 936.396.000.

Harta tersebut dia laporkan pada 19 Juni 2019 untuk pelaporan periodik tahun 2018. Saat itu, Yaqut melaporkan hartanya dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Fraksi PKB periode 2014-2019.

Harta Yaqut terdiri dari tanah dan bangunan di Rembang dengan nilai Rp 47.096.000. Kemudian mobil Mazda Biante dan Mazda CX-5 dengan nilai total Rp 882 juta. Yaqut memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,5 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 5,8 juta.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengangkat Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Pengangkatan Yaqut langusng disampaikan Jokowi di Beranda Istana Kepresiden Jakarta.

“Beliau adalah tokoh muslim ketua GP Ansor dan akan kita beri tanggungjawab sebagai menteri Agama,” ucap Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22/12/2020).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Saat ini jabatan menteri agama dijabat oleh Fachrur Rozi, yang merupakan purnawirawan TNI. Sementara, Yaqut selain menjabat sebagai Ketua GP Ansor, dia juga menjabat sebagai Anggota DPR RI.

Selain Yaqut Chalil Qoumas, ada lima nama lain yang diumumkan Jokowi. Mereka adalah Tri Rismaharini yang ditunjuk sebagai Menteri Sosial, kemudian Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk untuk memimpin Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan terakhir Muhammad Lutfi yang diberikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan.