4 Hal Terkait Masukan KPAI Soal Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana kembali membuka sekolah atau pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 mulai 2021 mendatang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun melakukan survei terkait rencana tersebut.

Hasilnya, 78 persen dari 62.448 responden setuju sekolah tatap muka dimulai Januari 2021. Sedangkan, 6.241 siswa atau 10 persen dari total responden menyatakan tidak setuju dengan pembelajaran tatap muka tersebut, dan sisanya ragu-ragu.

"Dari 62.448 responden, mayoritas setuju sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021 yaitu, sebanyak 48.817 siswa atau 78,17 persen dari total responden," ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti dikutip dari siaran persnya, Senin (28/12/2020).

Retno menjelaskan, alasan setuju melakukan pembelajaran tatap muka lantaran para siswa bosan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring yang selama ini dilakukan.

Oleh karena itu, menurut Retno, KPAI meminta pemerintah betul-betul bersiap apabila benar akan melakukan pembelajaran tatap muka pada 2021 itu.

Berikut 4 hal terkait masukan KPAI soal wacana pembelajaran tatap muka pada 2021 dihimpun Liputan6.com:

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei singkat persepsi peserta didik tentang rencana pemerintah membuka pembelajaran tatap pada Januari 2021. Hasilnya, 78 persen dari 62.448 responden setuju sekolah tatap muka dimulai Januari 2021.

"Dari 62.448 responden, mayoritas setuju sekolah tatap muka dibuka pada Januari 2021 yaitu, sebanyak 48.817 siswa atau 78,17 persen dari total responden," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dikutip dari siaran persnya, Senin (28/12/2020).

Sedangkan, 6.241 siswa atau 10 persen dari total responden menyatakan tidak setuju. Adapun yang menjawab ragu-ragu mencapai 10.078 siswa atau sekitar 16,13 persen dari total responden.

Retno menjelaskan, para siswa yang setuju beralasan sudah jenuh terhadap pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. Mereka mengaku membutuhkan variasi dengan pembelajaran tatap muka (PTM), khususnya untuk praktikum.

"Terutama untuk praktikum dan membahas materi-materi yang sangat sulit yang tidak bisa diberikan melalui PJJ, hampir 56 persen responden yang setuju PTM menyatakan alasan ini, terutama siswa kelas 6 SD dan siswa kelas 9 SMP dan siswa kelas 12 SMA/SMK," ucap dia.

Sementara itu, para siswa tak setuju sekolah tatap muka dimulai Januari 2021 karena khawatir tertular Covid-19. Pasalnya, mereka menilai bahwa penyebaran Covid-19 di daerahnya saat ini masih cukup tinggi.

"Ada juga yang menyatakan meragukan kesiapan sekolahnya dalam menyediakan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adapatasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah di satuan pendidikan,"kata Retno.

KPAI pun mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk betul-betul mempersiapkan pembukaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2021. Hal ini mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

"Perlu kecermatan dan kehati-hatian, jangan sampai sekolah berpotensi kuat menjadi klaster baru," kata Retno.

Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat dan daerah memetakan sekolah-sekolah yang telah dan belum siap melaksakan pembelajaran tatap muka (PTM). Jika sekolah memang belum siap, sebaiknya tetap lakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.

"Meski zonanya hijau, tetapi sekolah belum siap, maka tunda PTM, tetap perpanjang PJJ, perlu keterlibatan aktif gugus tugas Covid-19 daerah," ujarnya.

Menurut dia, pembelajaran tatap muka sebaiknya hanya untuk materi yang sulit dan sangat sulit serta yang memerlukan praktikum. Sementara, materi sedang dan mudah diberikan secara online.

"Perlu adanya panduan atau acuan bagi sekolah dan daerah saat akan menggelar PTM dan PJJ secara campuran," tutur Retno.

Dia mengatakan sekolah harus didampingi dan didukung pendanaan untuk menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adapatsi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan. Misalnya, menyiapkan kapasitas maksimal di ruang kelas hingga menyediakan fasilitas cuci tangan di lingkungan sekolah.

"Kalau belum siap sebaiknya tunda buka sekolah pada Januari 2021," tutup Retno.

Survei dilaksanakan pada 11-18 Desember 2020 dengan jumlah responden atau partisipan peserta didik mencapai 62.448 siswa.

Retno mengatakan, survei ini dibuat untuk mendengarkan suara anak-anak Indonesia terkait rencana pemerintah membuka pembelajaran tatap muka awal 2021.

Penyebaran kuesioner survei dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan Facecook, dengan dibantu oleh penggiat pendidikan dan para guru dalam jaringan Federasi Serikat Guru Indonesia.

Jenjang pendidikan yang berpartisipasi antara lain, siswa SD mencapai 28.164 anak (45 persen) dan siswa SMP sejumlah 28.132 anak (46 persen).

Siswa SMA yang berpartisipasi hanya 3.707 orang (5,6 persen), siswa SMK lebih banyak, yaitu 4.184 orang (6,7 persen). Sedangkan siswa SLB yang mengikuti survei sebanyak 49 anak (0,08 persen).

Sisanya 900 anak berasal dari Madrasah (1,44%). Responden berasal dari 34 provinsi, dengan mayoritas responden berasal dari Pulau Jawa.